Ratusan Aktivis Tuntut Penjarakan Zulkifli Hasan Buntut Penistaan Agama

Jakarta – Ratusan Aktivis yang tergabung dalam Forum Pemuda Islam Indonesia geruduk Kantor Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (04/01/2024). Mereka melakukan aksi buntut dari statemen Menteri Zulkifli Hasan yang diduga menistakan agama pada acara Rakernas Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.

“Kami dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Islam (GMPI), Aliansi Santri Indonesia (ASI), Forum Komunikasi Alumni Pesantren Indonesia ( FORKAPI ) , Komunitas Jaringan Muda NU dan Perhimpunan Pemuda Nusantara (HPN) menuntut agar pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian menangkap dan penjarakan penista agama yakni Zulkifli Hasan,” jelas Koordinator Aksi, Adi Muhammad.

Dijelaskan Adi, Setiap agama memiliki simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral dan tidak boleh diusik. Simbol-simbol tersebut meliputi Tuhan, Nabi, kitab suci, dan tempat ibadah. Jika salah satu simbol tersebut dihina, dilecehkan, atau dinistakan akan menimbulkan reaksi dan kecaman keras dari pemeluk agama tersebut. Penistaan agama terjadi melalui perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah mapan

“Terjadinya kasus penodaan/penistaaan agama baik dilakukan secara individu maupun kelompok, jika dibiarkan dikhawatirkan akan menimbulkan permusuhan, dan perpecahan antar umat beragama, sehingga akan membahayakan persatuan dan kesatuan negara kita,” papar Adi.

Berita Terkait:  PPP Usulkan Fatwa Halal Bisa Diterbitkan MUI dan MPU Aceh

Dikatakannya, penodaan agama di negara kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a. Pasal penodaan agama dalam penerapannya digunakan juga bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Sebab itu kami menuntut Zulkifli Hasan Menteri Pedagangan yang juga Ketua Umum PAN agar diadili sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia karena dengan jelas dan sengaja telah mempermai nkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Siapapun itu harus punya kedudukan yang sama dihadapan hukum, tidak boleh ada yang diistimewakan meskipun itu seorang Menteri. Tegakkan hukum seadil adilnya, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tandasnya.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles