Oknum PA Muluskan Langkah Pelakor, Istri Sah Minta Mahkamah Agung Turun Tangan

Nina Farida, seorang ibu rumah tangga asal Malang Jawa Timur meminta Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap oknum hakim di lingkungan Pengadilan Agama Mojokerto. Pihaknya menilai, oknum hakim turut andil dalam memuluskan langkah pelakor melawan istri sah.

Pasalnya, selain mengabulkan permohonan istbat nikah terindikasi cacat yuridis antara suaminya Handika Susilo (almarhum) dengan wanita lain, oknum hakim tersebut juga diduga melaksanakan persidangan yang menyimpang atau melanggar tata tertib beracara sidang menurut peradilan yang baik (due process of law).

“Kami memohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan membina oknum hakim PA Mojokerto karena telah memberikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Supaya ke depannya tidak ada lagi tindakan melanggar kode etik dan perilaku hakim yang merugikan hak-hak hukum para pihak yang berperkara,” pinta Nina Farida melalui kuasa hukumnya, Eko Arif Mudji Antono, Kamis (24/8/2023).

Kasus ini bermula setelah Nina Farida mengetahui adanya seorang wanita yang mengaku sebagai istri suaminya. Hal ini menjadi janggal karena pihak keluarga sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada Handika Susilo untuk melakukan poligami.

Berita Terkait:  Kementerian PANRB Dorong Peran BNPT Perangi Radikalisme ASN

Wanita berinisial ELU itu telah mengantongi penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Mojokerto dan buku nikah dari KUA Kecamatan Kemlagi pada Maret 2022. Padahal, Handika Susilo telah meninggal dunia di Malang pada 26 Agustus 2021. Dengan kata lain istbat nikah ditetapkan setelah Handika Susilo meninggal dunia.

Status perkawinan Handika Susilo dalam permohonan istbat nikah ditulis ‘jejaka’. Sedangkan dalam bukti surat berupa KK dari Disdukcapil Mojokerto 22 Mei 2018, Handika Susilo berstatus ‘kawin’. Di samping itu terdapat juga perbedaan NIK dan tanggal lahir meskipun nama orangtuanya sama. Buku nikahnya menggunakan foto Handika Susilo tapi identitasnya orang lain.

Pihaknya juga menemukan akte kematian Handika Susilo yang diterbitkan oleh Dukcapil Mojokerto. Akte ini dinilai patut disangsikan keaslian dan keabsahannya mengingat akte kematian Handika Susilo yang asli diterbitkan oleh Dukcapil Kota Malang pada 7 September 2021.

Menurut Eko Arif, permohonan istbat nikah nomor 111/Pdt.P/2022/PA Mr secara hukum mengandung cacat yuridis sehingga seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima. Pada hakikatnya, permohonan istbat nikah harus diajukan berdua oleh suami dan istri.

Berita Terkait:  Presiden Belum Terima surat Pengunduran Zainudin Amali Sebagai Menpora

“Jika diajukan oleh seorang perempuan dimana laki-lakinya telah meninggal dunia, harusnya diajukan melalui gugatan (contensius) dengan menarik ahli waris lainnya. Begitu juga bila Handika Susilo diketahui telah terikat perkawinan sebelumnya, maka klien kami ibu Nina Farida harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan tersebut,” jelas Eko Arif.

Tidak terima dengan kejanggalan yang ada, Nina Farida melalui kuasa hukumnya Eko Arif lantas mengajukan gugatan nomor 1674/Pdt.G/2023/PA Mr tentang pembatalan perkawinan antara Handika Susilo dengan wanita lain dimaksud.

Namun setelah menerima jawaban pertama dari Tergugat dan Turut Tergugat, majelis hakim langsung membacakan putusan akhir dengan putusan menolak gugatan Penggugat dengan alasan pembatalan nikah hanya dapat dilakukan oleh suami atau istri.

“Ironisnya hakim menjatuhkan putusan tanpa terlebih dahulu menerima replik dan bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan agenda sidang yang secara umum berlaku di semua pengadilan berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku,” kata Eko Arif.

“Memang benar yang bisa mengajukan gugatan pembatalan nikah adalah suami atau istri. Tapi dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan bahwa pihak-pihak lain yang berkepentingan juga bisa mengajukan gugatan,” imbuh Eko Arif.

Berita Terkait:  Sah! Presiden Jokowi lantik Dudung Abdurachman sebagai Kasad

Merasa putusan hakim bernuansa ngawur dan telah mengebiri hak-haknya, mereka pun kemudian mengajukan banding dan melaporkan ke Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. 

Pengaduan itu ditembuskan kepada Kepala Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Ditjen Badilag Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur selaku Voorpost Mahkamah Agung di Surabaya.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles