Jakarta – Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinator Bidang Perekonomian Bahlil Lahadalia membocorkan nasib perpanjangan pengelolaan Freeport di Indonesia. Ia mengatakan akan ada tambahan pembelian saham Freeport.
Bahlil mengatakan kepemilikan saham pemerintah di Freeport telah mencapai 51% dan pendapatan perusahaan semakin membaik.
“Bahkan dalam laporan Freeport ke Indonesia 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambilalih Freeport kemungkinan besar akan lunas, maka pemerintah sedang memikirkan perpanjangan dengan penambahan saham,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023, Jumat (28/4/2023).
Menurutnya, pemerintah akan menambah saham sebanyak 10%. “Pemerintah nambah saham 10% ini bocoran aja nanti akan kami umumkan resmi, ini masih dalam pembahasan,” tegasnya.
Bahlil menambahkan hal ini masih dalam pembahasan dan akan segera diumumkan jika sudah matang.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merestui ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Juni 2023. Kegiatan ekspor tersebut disetujui sampai Mei 2024.
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan bahwa memang secara aturan Freeport Indonesia tidak berhak mendapatkan ekspor pada Juni 2023.
Hal itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Namun, kata Menteri Arifin, pemerintah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah dampak pandemi Covid-19 yang menghambat pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter). (*)
