Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bingung sekaligus tak tahu menahu soal rencana impor darurat KRL bekas Jepang. Menurut dia sampai sekarang tidak ada update atau kabar terbaru tentang rencana impor KRL bekas Jepang. Impor darurat direncanakan terkait dengan lonjakan penumpang KRL.
“Saya belum ada, saya gak tahu istilah impor darurat itu apa ya dan kami belum terinfo mengenai hal itu,” ungkap Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Agus menegaskan kabar terakhir mengenai rencana impor KRL bekas Jepang adalah sesuai dengan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Agus, sesuai rekomendasi BPKP impor KRL bekas Jepang belum bisa dilakukan.
“Kan sudah ada hasil audit dari BPKP jadikan rakortas yang dipimpin oleh Pak Luhut ketika itu menyepakati bahwa kita akan mengikuti audit BPKP dan saya kita semua sudah dijelaskan Pak Luhut,” imbuhnya.
Agus memastikan tidak ada keputusan lain selain hasil BPKP tersebut. Maka dari itu, tidak ada istilah impor darurat atau lainnya.
“Oh saya gak tahu tanya aja seperti apa tapi kan kalau impor darurat berarti tidak ada rekomendasi dari kami,” ucapnya.
“Saya gak tahu tanya aja ke Mendag berani gak mengeluarkan izin impornya karena kalau kami yang kami pegang adalah hasil rapat yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP,” tutupnya.
Sebelumnya, ide impor darurat KRL bekas Jepang dicetuskan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Alasan rencana ini dicetuskan karena BPKP tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas sedangkan kebutuhan KRL tambahan perlu dilakukan mengingat lonjakan jumlah penumpang.
Pria yang akrab disapa Tiko itu mengakui adanya penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Lantas, impor KRL bersifat mendesak dan harus segera dilakukan untuk menyelesaikan lonjakan penumpang yang di luar ekspektasi pemerintah ini.
“Kita lihat penumpukan di peak hour jam 6-8 pagi sama jam 5-6 sore itu tinggi sekali. Kita mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi,” ungkapnya kepada wartawan di di Gedung DPR, Rabu (12/4/2023). (*)
