Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menagih janji negara-negara maju yang tergabung dalam G7, termasuk Amerika Serikat (AS) untuk membiayai percepatan pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Hal ini khususnya untuk meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Emisi rendah dan dekarbonisasi global menjadi tujuan utama program ini.
Saat ini, Luhut sedang melakukan kunjungan kerja ke AS. Ia dijadwalkan akan bertemu dengan Perwakilan Khusus AS Bidang Perubahan Iklim John Kerry.
Presiden AS Joe Biden sebelumnya mengatakan komitmen negara G7 hasil inisiasi AS dan Jepang untuk membiayai hingga US$20 miliar atau Rp311 triliun (asumsi kurs Rp15.564 per dolar AS) untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
Komitmen ini tertuang dalam inisiasi Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dicetuskan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Selasa (15/11/2022).
“Untuk mengakselerasi berbagai rencana jangka pendek hingga panjang tersebut, pemerintah berupaya menggandeng sejumlah pihak untuk mendukung sejumlah skenario transisi energi. Salah satu langkah yang sudah ditempuh pemerintah adalah menjalin kemitraan pendanaan Transisi Energi yang Adil (JETP). Inilah tujuan dari kunjungan saya ke Amerika Serikat kali ini, untuk bertemu dengan United States Special Presidential Envoy for Climate H.E John Kerry,” ucap Luhut, dikutip dari Instagram-nya, Minggu (16/4/2023).
Ia mengingatkan AS bahwa Indonesia telah meluncurkan Sekretariat JETP Indonesia pada Februari 2023 lalu. Sekretariat itu berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Nantinya, Sekretariat JETP akan banyak bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.
“Kolaborasi ini nantinya akan merancang Rencana Investasi Komprehensif (CIP), yang mencakup berbagai hal mulai dari identifikasi Portofolio Program JETP seperti pensiun dini pembangkit listrik, pengembangan EBT dan peningkatan nilai rantai serta kebijakan kunci yang akan mempercepat implementasi program ini,” jelas Luhut.
Selain itu, pemerintah juga mengupayakan percepatan transisi seperti melalui penyebaran jalur transmisi dan jaringan, percepatan pengembangan EBT (baseload dan VRE) dan peningkatan nilai rantai EBT (manufaktur EBT di Indonesia).
“Ini adalah jalan yang akan kami tempuh untuk segera mewujudkan berbagai target yang telah ditentukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut,” ujarnya.
Ia optimistis kunjungan kerja ke AS kali ini bisa mewujudkan percepatan emisi karbon di Tanah Air.
“Saya punya harapan besar bahwa kedatangan kami ke Amerika kali ini mampu merealisasikan akselerasi penyusutan emisi karbon di Indonesia sekaligus menyelaraskan pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi negeri ini,” ucap Luhut.
Ia mengatakan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi negara lain dalam mencapai ekonomi yang berkelanjutan, dengan emisi rendah di tengah krisis iklim yang sedang terjadi.
Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa dan sebagai perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia terus berusaha meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Meskipun seringkali industrialisasi diikuti dengan kenaikan emisi, negeri ini punya sumber daya yang cukup untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan juga berperan penting dalam dekarbonisasi global,” tutup Luhut. (*)
 Luhut Binsar Panjaitan menagih janji negara-negara maju yang tergabung dalam G7, termasuk Amerika Serikat (AS) untuk membiayai percepatan pelaksanaan transisi energi di Indonesia. Hal ini khususnya untuk meninggalkan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Emisi rendah dan dekarbonisasi global menjadi tujuan utama program ini.){kind=link}