Jakarta – Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya supaya belanja pemerintah pusat dan daerah tak mengandalkan kartu kredit terbitan Visa dan Mastercard. Alasannya, ternyata bukan semata khawatir bermasalah jika Indonesia bersitegang dengan AS. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya supaya belanja pemerintah pusat dan daerah kedepannya menggunakan kartu kredit domestik, bukan dari penerbit luar negeri.
Direktur Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), Steve Marta mengatakan, sebetulnya ada kepentingan nasional lain yang ingin dilindungi Jokowi, yaitu jangan sampai diketahuinya data-data belanja negara yang dibeli dengan kartu kredit pemerintah.
“Ada beberapa reason, salah satu reasonnya yang saya tahu itu supaya belanja negara tidak bisa diketahui oleh pihak asing,” ujar Steve kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/3/2023).
Upaya ini menurut Steve, mulanya diketahui Menko Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Makanya, Luhut juga sebetulnya gencar mendorong pemanfaatan kartu kredit domestik baik untuk belanja di tingkat pusat maupun daerah.
“Nah ini memang sudah dicanangkan Pak Luhut dan sudah dijalankan, disusun. Tapi memang menurut saya yang kurang itu adalah dari sisi perencanaannya, maksudnya dari sisi waktu terkesan terburu-buru, dari sisi infrastrukturnya apa sudah siap atau belum,” ujar Steve.
Dengan alasan ini, kalangan penerbit kartu kredit kata Steve memang mendukung langkah presiden ini. Namun, ia mengingatkan, supaya kartu kredit terbitan lokal tak kalah bersaing dari buatan internasional, seperti visa dan mastercard yang sudah bisa digunakan secara digital dan di luar negeri.
“Bukannya semakin baik, tapi kan semakin mundur. Hal seperti ini yang perlu kita plan, kita susun, bukan gak mungkin, sangat memungkinkan, tapi intinya semua setuju kita harus independent,” tegas Steve.
Dalam acara Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya supaya belanja pemerintah pusat dan daerah tak mengandalkan kartu kredit terbitan Visa dan Mastercard.
“Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, zamannya sudah digital seperti ini, mestinya ini semua bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu bisa mandiri,” kata Jokowi, Rabu (15/3/2023).
Permintaan tersebut bukannya tanpa alasan. Jokowi menceritakan kejadian yang menimpa Rusia ketika pecah perang di Ukraina pada Februari 2022. Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada Rusia, diikuti oleh kebijakan perusahaan asal AS.
“Dan hati hati, kita ingat sanksi dari AS ke Rusia, visa dan mastercard menjadi masalah,” jelasnya.
Maka dari itu, Indonesia harus mandiri dari sisi sistem pembayaran. “Kalau kita bisa memakai platform kita sendiri dan itu menyebar semuanya menggunakan dimulai dari KL, provinsi, kabupaten, kota kita akan lebih tenang,” tegas Jokowi. (*)
