GMPI Dukung KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Jakarta – Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PP GMPI) mendukung langkah KPU untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan Pemilu 2024.

“Kami menilai PN Jakpus ini hanya mencari popularitas semata dalam memutus perkara tentang penundaan Pemilu ini,” kata Wasekjen Bidang Hukum PP GMPI Hammam Asy’ari, Jum’at (3/3/2023).

Dikatakannya, sengketa terkait proses, administrasi dan hasil pemilu itu diatur tersendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu substansinya bukan di Pengadilan Negeri.

“Presedent mencari eksis (popularitas) tapi tidak tepat kembali menimpa di dunia peradilan kita,” jelasnya.

Dikatakan Hammam, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum sama saja dengan mendegradasi dari kewenangan PN sendiri, karena bukan kompotensinya untuk mengadili sengketa administrasi Pemilu sesuai amanat UU No.7/2017.

“Hal ini, jelas bertentangan dengan domain kewenangannya sendiri dan melanggar konstitusi dan UU Pemilu,” katanya.

Hamam menambahkan, putusan ini jika tidak dibatalkan di tingkat banding maka jelas potensial merusak tahapan awal pemilu 2024 yang sudah berjalan kondusif saat ini. Maka kami mendorong KPU untuk mengajukan gugatan di tingkat banding. Komisi Yudisial (KY) harus menilai dan bergerak.

Berita Terkait:  GMPI Bagikan Bantuan Telur ke Pesantren di Lampung

“Dalam kasus ini, Komisi Yudisial harus bergerak cepat, tidak boleh pasif apalagi mendiamkan begitu saja. Komisi Yudisial wajib mengkaji dan melakukan langkah investigatif terhadap perkara aquo agar tidak menimbulkan spekulasi yg tidak baik dan tentu terjadi kegaduhan publik,” katanya.

Menurutnya, kualifikasi Perbuatan melawan hukum itu hanya disematkan jika terjadi perbuatan perdata atau Pidana oleh KPU. Dalam kasus a quo, jelas tidak masuk kualifikasi sama sekali dan bahkan menyimpang. Menerima legal standing partai Prima yang objek sengketa nya menurut hemat kami masuk kategori tidak jelas atau kabur dalam Gugatanya (obscur libel) karena salah alamat.

“Urusan sengketa adminstrasi Pemilu itu domainnya Bawaslu dan PTUN bukan peradilan umum. Sedangkan urusan sengketa hasil Pemilu itu Bab nya Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini tegas diatur dalam UU Pemilu,” katanya.

Ditegaskannya, perintah penundaan Pemilu juga menunjukan hakim tidak teliti, dan kurang cermat atau mungkin lupa membaca spirit UU Pemilu.

“Langkah KPU yang menolak dan akan menempuh upaya hukum banding sudah menurut kami sangatlah tepat,” jelasnya.

Berita Terkait:  RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres

Kata Hamam, dalam spektrum UU Pemilu hanya ada dua skema yang diatur yaitu Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan. Pasal 431 UU Pemilu menyebutkan Pemilu lanjutan digelar kala sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan.

“Baru kemudian, pelaksanaan Pemilu lanjutan dimulai dari tahap yang terhenti,” jelasnya.

Sementara itu, pasal 432 tentang kepemiluan mengatakan bahwa jika kejadian dalam pasal 431UU Pemilu mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu susulan. Pemilu susulan ini dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kita berharap drama gugatan ini akan berakhir di tingkat pengadilan Banding supaya marwah institusi peradilan tetap tegak lurus dengan konstitusi,” katanya.

Menurut Hamam, jika putusan PN Jakpus ini dibiarkan, maka ada potensi bisa menjadi pintu masuk bagi pihak tertentu yang mungkin ingin menunda pemilu 2024 dengan cara yang inkonstituional. Karena Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum, maka marwah Hukum harus dijaga bersama.

Berita Terkait:  Nunung Didiagnosis Terkena Kanker Payudara, Andre Taulany Beri Semangat

“Kami berharap, segala proses hukum itu harus diselesaikan secara kapasitasnya dan konstitusional serta menghimbau masyarakat tetap tenang dan dunia perpolitikan tetap adem,” tandasnya.

Seperti diketahui, publik dikejutkan dengan Putusan PN Jakpus tanggal 1 Maret 2023 yang bunyi amar putusan nya memerintahkan kepada KPU untuk penundaan Pemilu 2024 dan menghukum denda 500 Juta kemudian membayar ganti rugi kepada Partai Prima karena tidak meloloskannya sebagai peserta Pemilu 2024.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles