Jatuhkan Marwah, Jubir Muda PPP Sebut ND Sudah Lampaui Batas

JAKARTA – Juru bicara muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syarifah Amelia (Amel) mengatakan bahwa serangan Nizar Dahlan (ND) terhadap Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa telah melampaui batas.

“Penting bagi PPP untuk mengambil langkah tegas dikarenakan fitnahan ini bukan untuk yang pertama kali dilayangkanya,” jelasnya.

Pada November 2020 jelang muktamar PPP, kata Amel, Nizar Dahlan juga membuat kegaduhan yang sama, dan saat ini saat PPP jelang verifikasi Parpol fitnahan ini kembali diangkat.

“Ini kan sudah jelas, dia (Nizar Dahlan) berupaya menganggu partai ini,” katanya.

Dikatakan Amel, secara substansi bahwa apa yang dituduhkan soal gratifikasi terhadap Suharso Monoarfa tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang gratifikasi. Dugaan Nizar Dahlan bahwa Suharso Monoarfa menggunakan fasilitas pesawat khusus yang disinyalir gratifikasi untuk menghadiri acara partai adalah tidak benar.

“Faktanya, Ketum Suharso pada saat itu menumpangi pesawat dalam kapasitas ketua partai politik, untuk menghadiri acara PPP, bukan sebagai pejabat negara,” paparnya.

Amel melanjutkan, saat itu Suharso tidak ada kegiatan pribadi atau dinas, bahkan PPP juga membayuar biaya untuk avture, awak dan segala keperluan dalam pesawat tanpa ada pembayaran yang melibatkan negara, atau Bappenas.

Berita Terkait:  Usai Ikut Aksi di Monas, GMPI Ajak Doa-Shalat Ghaib untuk Palestina

“Hal ini sepenuhnya sesuai dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang partai politik, (pasal 34) yang menerangkan bahwa partai politik dimungkinkan menerima sumbangan baik berupa barang, uang dan/atau jasa, yang dalam hal ini berupa jasa penyewaan moda transportasi udara,” paparnya.

Selanjutnya, kata Amel, yang menjadi catatan adalah Nizar Dahlan terus menerus mengklaim dirinya sebagai kader senior PPP, bahkan anggota dari Majelis Pakar PPP. Padahal Nizar Dahlan jelas tidak tercatata sebagai Majelis Pakar PPP dan hingga saat ini dirinya belum mampu menunjukan bukti KTA PPP.

“Perilakunya pun tidak mencerminkan kader PPP, berdasarkan catatan ND ini pernah tersangkut kasus pidana penipuan dengan putusan bersalah dua tahun penjara serta pernah disebut menerima aliran dana proyek pengadaan Solar Home System semasa menjadi anggota DPR RI 2007-2008 yang diungkap dalam fakta persidangan pengadilan tipikor di Jakarta pada 2013 lalu, tentu ND ini tidak boleh menjadi referensi masyarakat ketika mengkarakterisasi sosok kader PPP,” katanya.

Menueut Amel, langkah hukum yang diambil oleh PPP selanjutnya tentu akan dilakukan secara seksama dengan penuh pertimbangan. Namun demikian, pada buffer time seperti saat ini bilamana ND tidak menunjukkan Itikad baik dan terus gencar melakukan fitnahan terhadap ketua umumnya, maka pihaknya tidak segan akan melawan.

Berita Terkait:  D. Zawawi Imron Dukung Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional

“Kami tidak segan untuk melawan dan melaporkan balik untuk membungkam fitnahan itu,” tandasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles