KSP Sebut ada 59 Desa di Bangkalan Kekurangan Dana untuk Penyaluran BLT

JAKARTA – Minimnya dana desa jadi salah satu kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Keadaan ini terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP), ada 59 desa dari 273 desa di Bangkalan yang tidak memiliki Dana Desa yang cukup.

Panutan mendorong penambahan BLT Desa melalui APBD kabupaten dan provinsi, sesuai dengan skema yang telah ditentukan.

“Itu sudah sesuai skema. Hasil verifikasi lapangan ini akan kami sampaikan melalui Rapat Koordinasi Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem bersama kementerian/lembaga dan stakeholders terkait,” kata Panutan,” Rabu (15/12/2021).

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari 35 kabupaten prioritas penyaluran BLT Desa. Pasalnya, tercatat 20,56 persen penduduk Bangkalan merupakan penduduk miskin, dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 12,44 persen.

Panutan menjelaskan, Pemerintah memberikan tambahan BLT Desa dan Bantuan Pangan Non Tunai masing-masing sebesar Rp300.000 selama tiga bulan, khusus untuk masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di 35 kabupaten tersebut.

Berita Terkait:  Viral! Dibayar Uang Koin, Juru Parkir Alfamidi Jakarta Ngamuk Memaki dan Hina Wanita

Panutan juga menuturkan bahwa bantuan tambahan BLT diberikan kepada 694.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ditargetkan tuntas penyalurannya akhir tahun ini.

Selain soal BLT Desa, Panutan dan tim Kedeputian III KSP juga melaksanakan monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bersama perwakilan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal ini, BRI merupakan penyalur utama BPNT di Bangkalan.

Menurut Regional Micro Banking Head BRI Surabaya Asep Nurdin, e-Warong/BRILink yang berada di Bangkalan dapat digunakan sebagai sarana penarikan uang oleh para penerima top up BPNT, sehingga KPM tidak perlu mengunjungi kantor cabang.

Adapun Panutan menambahkan, pemerintah pusat berharap program top up BLT Desa dan BPNT dapat membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem guna mencapai target 0 persen di tahun 2024. Terlebih, pengentasan kemiskinan ekstrem secara nasional ditargetkan untuk mencapai nol persen di tahun 2024.

“Berdasarkan data BPS, tahun ini tingkat kemiskinan ekstrem saat ini masih di kisaran 4 persen atau mencakup hampir 10 juta jiwa,” kata Panutan.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles