Berpotensi Legalisasi Zina, GMPI Minta Permendikbud 30 Disempurnakan

JAKARTA- Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PP GMPI) Yuyun Yunani meminta Permendikbud Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) agar disempurnakan.

Hal itu dikarenakan ramainya penolakan oleh berbagai lapisan masyarakat mengenai pasal yang multitafsir dan berpotensi melegalkan prilaku zina.

“Kami, PP GMPI tidak meminta Mendikbudristek untuk mencabut permen tersebut, namun kami menyarankan Mendikbudristek bersedia mendengarkan arus yang berkembang dan menghentikan kontroversi dengan setidaknya merevisi pasal yang multitafsir. jangan sampai adanya frasa yang multitafsir itu menggiring opini adanya agenda sekularisme pada penyelenggaraan Negara,” ujar Yuyun.

Yuyun juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) mengevaluasi dan mengarahkan setiap kebijakan sesuai dengan UU 1945 dan nilai nilai Pancasila.

“Aktivitas seksual berbasis persetujuan (sexual consent) tidak dibenarkan di Indonesia, tak dikenal dalam logika hukum formal di negeri ini. Bangsa kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama pada setiap perilaku kehidupan, seperti yang terkandung dalam UU-1945 dan nilai-nilai pancasila,” tegas Yuyun.

Berita Terkait:  Yolla Yuliana Bertekad Raih Medali di SEA Games 2021 Vietnam

Menurutnya, kampus atau perguruan tinggi merupakan tempat terhormat yang sangat menjunjung tinggi nilai moralitas, akan tetapi negara harus hadir dengan nyata untuk mencegah dan melindungi segenap warga kampus dari terjadinya tindak kekerasan seksual.

“Seperti yang kita ketahui, belakangan ini banyak sekali kasus pelecehan seksual di kampus, fenomenanya seperti gunung es, hal itu merupakan suatu yang tidak wajar, mengingat kampus merupakan tempatnya orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas,” ujar Yuyun.

Yuyun menegaskan, jika pemerintah sudah melakukan langkah yang reaktif untuk menyikapi dan mencegah serta melindungi segenap warga kampus dari terjadinya tindak kekerasan seksual, meskipun dalam hal ini kebijakannya masih kontroversi dan perlu diperbaiki

“Saya kira hadirnya Permendikbudristi no. 30 tahun 2021 ini merupakan Langkah konkrit dari pemerintah. Kami, PP GMPI mengapresiasi adanya permen tersebut. Namun sebagaimana kita tahu kontroversi dan perdebatan terjadi dalam menyikapi Pasal 5 dalam permen tersebut, yang dianggap melegalkan seks bebas, yakni pada frasa “tanpa persetujuan korban, kami harap itu segera dievaluasi agar tidak menimbulkan kegaduhan” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles