Fraksi PPP Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Wonosobo Soal Illegal Mining

Jakarta – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima kunjungan dari Forum Komunikasi Ormas Islam yang dipimpin oleh KH. Imam Baehaqi untuk melakukan audiensi terkait penambangan galian C tak berizin (ilegal) di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo yang saat ini menjadi keprihatinan mendalam masyarakat Wonosobo. Pertemuan diadakan di Ruang Fraksi PPP, hadir mewakili Fraksi PPP, Anggota Komisi VII DPR RI Anwar Idris dan Anggota Komisi VIII Fraksi DPR RI KH Muslich Zainal Abidin.

Anwar Idris dalam sambutannya menyampaikan bahwa kedatangan Forum Komunikasi Ormas Islam ke ruang fraksi PPP adalah langkah yang tepat.

“Ruang fraksi PPP adalah ruang rakyat, tempat masyarakat mengadukan permasalahan,” jelasnya, Selasa (14/8/2021)

Ia menambahkan, masalah illegal mining memang menjadi perhatian dan keprihatinan. Di komisi VII sendiri sekarang ini sedang dibentuk Panja Illegal Mining, dengan target kasus-kasus illegal mining ini bisa diselesaikan.

“Jadi fraksi PPP siap dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo terkait illegal mining,” katanya.

Sementara itu, KH. Imam Baehaqi selaku Ketua Forum Komunikasi Ormas Islam Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait penambangan galian C tak berizin (ilegal) di Wonosobo.

Berita Terkait:  Tradisi Sambut Tahun Baru Islam di Kudus, Berharap Covid-19 Segera Usai

“Akibat penambangan galian C tak berizin ini, telah terjadi kerusakan lingkungan di Wonosobo. Ribuan mata air yang tadinya mengalir di Wonosobo, sekarang menjadi kering. Padahal mata air ini menjadi sumber air untuk PDAM Wonosobo dan sumber pengairan untuk lahan pertanian sehingga banyak lahan pertanian yang hilang,” jelasnya.

Dikatakannya, pasir dan batu dikeruk tiap hari dan diangkut dengan ratusan truk-truk bermuatan penuh pasir dan batu. Bekas galian meninggalkan lubang menganga dan gersang tanpa ada upaya reklamasi lahan serta penghijauan kembali di lahan tersebut.

“Kita (Forum Komunikasi Ormas Islam) sudah mengadukan masalah ini selama bertahun-tahun dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi, namun tidak pernah ada tanggapan yang serius dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum,” paparnya.

Menjawab aspirasi masyarakat Wonosobo ini, KH Muslich Zainal Abidin menyampaikan bahwa aspirasi tersebut sudah dipahami. Fraksi PPP siap dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo ini. Namun, dikatakannya, permasalahan illegal mining ini bersifat lintas komisi.

“Selain dengan komisi VII yang membidangi minerba, tentunya Fraksi PPP akan mengkoordinasikan dengan anggota DPR Fraksi PPP dari komisi lain. Di antaranya Komisi IV yang membidangi lingkungan hidup, karena persoalan ini sangat erat terkait dengan lingkungan hidup. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Komisi III, karena persoalan ini juga erat terkait dengan aspek hukum dan kepolisian,” tandasnya.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles