Menteri Suharso: Prinsip Agar MBR dapat Rumah Layak Huni

JAKARTA-Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali mengalami kesulitan terhadap hunian layak tanpa intervensi dari pemerintah.

Hal ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam Webinar Peluncuran Uji Coba Program Perumahan Dan Permukiman Produktif Berbasis Komunitas (P3-Bk), Selasa (24/8/2021).

“Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, mayoritas rumah tangga baru tidak dapat menjangkau harga rumah terendah yang disediakan pasar perumahan formal,” ujar Menteri.

Oleh sebab itu, Menteri menyampaikan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan akses MBR terhadap rumah layak huni

Pertama, pola pikir bahwa pemerintah sebagai pembangun (developer) harus bergeser menjadi pemberdaya (enabler).

“Perlu dipahami bahwa kemampuan pemerintah dalam membangun tidak akan menyamai kemampuan pihak pengembang yang memang secara spesifik bergerak di sektor konstruksi dan pengadaan lahan, baik dari segi kapasitas maupun kecepatan. Untuk itu, pemberdayaan para pelaku pembangunan perumahan perlu segera dilakukan agar tercapai efektivitas dan efisiensi delivery,” tuturnya.

Kedua, perbaikan sistem pengelolaan lahan, khususnya di perkotaan merupakan langkah penting dalam memobilisasi lahan perkotaan untuk permukiman.

Berita Terkait:  93 Persen Daerah Telah Melakukan Refocusing dan Realokasi APBD untuk Tangani Covid19

“Lemahnya tata kelola pertanahan dikhawatirkan akan mendorong kegagalan land market, karena akan menyebabkan tingginya harga transaksi, kesulitan dalam memperoleh rekam jejak lahan (land record), dan membuka kesempatan penguasaan tanah skala besar oleh sekelompok orang,” ungkap Menteri.

Ketiga, pembangunan rumah melalui skema perumahan formal tidak selalu menjadi jawaban dalam meningkatkan akses MBR terhadap perumahan.

Keempat, membuka opsi-opsi pembiayaan perumahan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kebutuhannya.

Kelima, karakteristik penghuni akan mempengaruhi jenis dan tipe hunian yang perlu dibangun. Hal ini menurut Menteri, untuk memastikan agar seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, kelompok pendapatan, dan jenis pekerjaan dapat menempati hunian yang layak dan terjangkau sesuai dengan housing career.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles