Formappi sayangkan Muhaimin Gunakan Fasilitas DPR untuk Roadshow Politik

JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, turut merespon agenda Roadshow Politik yang dilakukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ia berpendapat sulit memahami apa isi roadshow politik Muhaimin Iskandar ke sejumlah kota. Menurut dia, jika terkait pelaksanaan fungsinya sebagai anggota DPR yang mengemban tugas sebagai Wakil Ketua DPR, seharusnya tidak ada istilah roadshow politik, melainkan kunjungan ke daerah biasanya atau kunjungan kerja dan reses.

“Karena tak diatur oleh UU MD3 maupun tatib DPR, saya kira kegiatan roadshow politik Muhaimin ini perlu diperjelas,” kata dia, kepada media, Jakarta, Sabtu (7/8/2021).

Kalau melihat flyer atau iklan terkait kegiatan tersebut, nampaknya roadshow politik ini menggunakan fasilitas Muhaimin selaku Wakil Pimpinan DPR.

Pasalnya, di flyer logo DPR dan predikat Muhamin sebagai Wakil Ketua DPR yang tertulis. AKan tetapi warna latarbelakang flyer didominasi oleh warna hijau yang merupakan warna khas PKB partai asal Muhamin.

“Maka antara narasi dan warna yang mendominasi flyer kita sulit memastikan apakah roadshow tersebut dilakukan sebagai kegiatan partai atau kegiatan parlemen,” jelas dia.

Berita Terkait:  POSMI Senang Bisa Berolahraga Senam Hari Krida Bersama di Kemenpora

“Kebingungan terkait narasi dan warna flyer ditambah lagi dengan nama kegiatannya roadshow politik itu,” sambung dia.

Lucius Karus menduga kegiatan ini lebih terarah pada kegiatan politik partai. Bahkan mungkin saja tidak ada urusannya dengan status Muhaimin sebagai anggota DPR yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.

“Roadshow politik itu lebih tepat memang menjadi kegiatan partai politik, bukan kegiatan parlemen,” lanjut Lucius Karus.

Jika demikian maka penggunaan logo DPR dan jabatan Muhamin di DPR pada flyer mungkin saja mau menunjukkan dukungan tertentu dari parlemen.

“Bisa jadi urusan administrasi termasuk biaya mungkin menggunakan anggaran parlemen dengan mengklaim kegiatan yang merupakan kegiatan resmi DPR,” ungkap dia.

“Untuk banyak hal yang membingungkan dari kegiatan Muhaimin ini saya kira DPR sebagai lembaga perlu memberikan klarifikasi. MKD DPR saya kira juga perlu turun tangan untuk memeriksa potensi pelanggaran etik berupa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dibalik kegiatan roadshow ini,” tukas dia.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles