GMPI: Kapolda Sumsel Bertanggungjawab atas Kasus Akidi Tio

JAKARTA-Ketua Bidang Hukum dan Ham PP GMPI Erfandi merespon terkait perbedaan penetapan status terhadap Heriyanti anak Akidi Tio dalam kasus hibah 2 Triliun.

Dia menyebutkan sengkarut penetapan status oleh Kabid Humas dengan Dir Intelkam Polda Sumsel menunjukkan tidak tuntasnya penyelidikan oleh aparat sesuai hukum acara yang berlaku.

“Penyelidikan harus tuntas, agar tidak menghasilkan putusan yang sengkarut, aparat harus lakukan penyelidikan menyeluruh sesuai hukum acara yang berlaku,” kata Erfandi kepada wartawan, Selasa (3/8/2021).

Menurutnya, Jika aparat menjalankan secara konsisten KUHAP maka penentuan status seseorang dan naiknya penyelidikan menjadi penyidikan tentu tidak akan bikin gaduh seperti saat ini.

Apalagi sebelumnya Kapolda Sumsel melakukan acara seremonial penyerahan secara simbolis bantuan Rp2 T menunjukkan lemahnya intelijen kepolisian dalam menelusuri latar belakang seseorang. Sehingga menyebabkan seluruh rakyat indonesia merasa dibohongi.

“Aparat harusnya bergerak dan konsisten sesuai aturan yang ada di KUHP, apalagi kemarin sempat ada penyerahan secara simbolis bantuan Rp 2 T, ini evaluasi untuk Intelijen kepolisian agar cermat dalam menelusuri latar belakang seseorang,” katanya.

Berita Terkait:  Warga Ciater Subang Sambut Lebaran dengan Pawai Obor

Dia juga menilai kasus sengkarut di Polda Sumsel ini dapat menggerus kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri yang presisi yang telah dibangun dengan susah payah oleh Kapolri.

“Kasus ini kan membodohi masyarakat se indonesia, tentu ini akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Polda Sumsel,” tegas mahasiswa hukum doktoral UI ini.

“Kepercayaan masyarakat sebelumnya sudah mulai naik kepada institusi Polri dengan terjun kelapangan menangani Covid 19, namun kasus ini kembali merusak tatanan yang sudah ada. Kasus ini mempertontonkan tidak kompaknya aparat penegak hukum dalam menjalankan perintah KUHAP sekaligus menunjukkan adanya pergeseran dari hukum ke nuansa yang sangat politis,” sambungnya.

Erfandi juga meminta perlu adanya langkah tegas dari Polri untuk melakukan penegakan disiplin aparat agar bisa menjaga konsistensi kepercayaan masyarakat.

“Untuk itu perlu langkah tegas dari Polri untuk meluruskan masalah ini dengan clean and clear, baik berupa rotasi Kapolda Sumsel atau penegakan disiplin agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles