Survei Lingkungan Belajar Dinilai Melunturkan Spirit Bhinneka Tunggal Ika

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-ristek) RI melakukan survei kepada Kepala Sekolah dan Guru melalui situs surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Survei lingkungan belajar itu mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal.

“Setelah kami melakukan analisa terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan, survei ini berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika, serta memuat pertanyaan yang tidak relevan sebagai assessment nasional,” ujar Illiza di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Illiza kemudian menyebutkan berbagai pertanyaan dalam survei itu yang dirasakan mengganjal dan tidak relevan. Para Kepala Sekolah dan Guru diharuskan menjawab dengan sangat tidak setuju, tidak setuju, cenderung setuju, dan sangat setuju.

Di antara pertanyaan kontroversial itu adalah: Laki-laki lebih perlu meraih pendidikan yang tinggi daripada perempuan; Saya lebih senang mengajar dan membimbing siswa yang berlatar belakang etnis sama dengan saya; Dalam penerimaan siswa baru, saya lebih memilih calon siswa yang memiliki latar belakang suku atau etnis mayoritas.

“Guru dari etnis minoritas harus merasa bersyukur jika bisa mengajar di sekolah negeri; Di organisasi, perempuan lebih baik berperan sebagai pendukung [seperti Wakil atau Sekretaris] daripada menjadi Ketua; Cara berpakaian sesuai aturan agama kelompok mayoritas seharusnya diwajibkan bagi warga sekolah; dan pertanyaan lainnya,” tambah Illiza.

Berita Terkait:  Gelar Konsinyering, KU V Evaluasi, Penyusunan Program dan Finalisasi Hasil Kajian PIT

Ketua DPP PPP ini menegaskan bahwa partainya sangat menyayangkan adanya variabel dan pertanyaan dari survei lingkungan belajar untuk Kepala Sekolah dan Guru itu yang bisa melunturkan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar variabel dan pertanyaan tersebut ditarik dan dilakukan koreksi serta evaluasi secara menyeluruh.

Menurut Illiza, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi kesepahaman dan kesepakatan nasional. Sehingga Kemendikbud-ristek melalui survei lingkungan sekolah itu tidak boleh mempertentangkannya.

Dikatakannya, PPP juga meminta agar Kemendikbud-ristek RI dalam survei lingkungan belajar tidak memberikan pertanyaan atau polling yang bersifat tendensius kepada Kepala Sekolah dan Guru yang menyangkut SARA.

“Dan juga Kemendikbud-ristek harus memasukkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan ke-Indonesia-an serta kesepahaman atas kearifan lokal yang ada, sehingga menciptakan harmoni dalam proses belajar-mengajar,” tutupnya.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles