PPP Nilai Sekjen DPR Rangkap Komisaris BUMN Mengusik Rasa Keadilan

Anggota Komisi VI DPR RI dari PPP, Elly Rachmat Yasin. Foto: istimewa

BOGOR – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (F-PPP DPR RI) mengkritik penunjukan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang disebut-sebut menjadi Komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).

“Penunjukan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai Komisaris PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI mengusik rasa keadilan,” ujar anggota Komisi VI DPR RI Elly Rachmat Yasin di Bogor, Rabu (21/7/2021).

Elly mengatakan, PT Biro Klasifikasi Indonesia digadang-gadang sebagai induk holding atas pembentukan holding BUMN jasa survey agar menjadi pemain kelas dunia. Oleh karena itu, mestinya dibangun citra positif agar tercipta kepercayaan pasar bagi perusahaan plat merah ini, bukan malah polemik.

“Saya tidak mempersoalkan siapa kerja di mana atau menjabat apa. Saya ingin mengetuk rasa keadilan untuk semua anak bangsa. Rangkap jabatan dimaksud tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan. Mestinya, selesaikan dulu tugas lamanya,” terang legislator dari PPP ini.

Elly menegaskan bahwa pihaknya di Komisi VI DPR RI selalu mempertanyakan transparansi rekrutmen Komisaris BUMN. Pihaknya juga selalu mengingatkan pemerintah agar tidak terjadi rangkap jabatan, antara Komisaris di perusahaan negara dengan PNS maupun TNI/Polri aktif.

Politisi PPP ini juga menyoroti penunjukkan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoron sebagai Komisaris di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penerbitan PP Nomor 75 tahun 2021 tentang perubahan Statuta UI  untuk memuluskan rangkap jabatan Rektor UI menjadi komisaris BRI itu juga mengusik rasa keadilan.

Sebelumnya, lembaga negara Ombudsman menyampaikan temuan bahwa selama periode 2016-2019 terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 Komisaris di anak perusahaan BUMN rangkap jabatan. Hal ini, kata Elly, berpontensi menciptakan konflik kepentingan.

“Setahu kami, hasil profiling Ombudsman tersebut telah disampaikan kepada Presiden, KPK bahkan Menteri BUMN. Namun, mengapa kini terulang?,” tanya Elly.

“Karenanya, kita minta Menteri BUMN segera merevisi Permen BUMN Nomor 10 tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris BUMN. Aturan tersebut yang meloloskan rangkap jabatan komisaris di perusahaan negara,” tandas Elly.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here