BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan intens menekan mobilitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satunya dengan mengimbau perusahaan maupun industri untuk mentaati aturan PPKM Darurat, khususnya terkait kapasitas penerapan Work From Office (WFO) dan aturan Work From Home (WFH).

Hal itu disampaikan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Imron didampingi Kapolres Bangkalan dan Dandim 0829 saat memimpin rapat koordinasi terkait penerapan PPKM darurat bersama Pelaku usaha di Mapolres Bangkalan, Senin (12/7/2021).

Saat ini, Pemerintah Pusat tengah merumuskan peraturan terbaru mengenai usulan peraturan bagi sektor esensial dan kritikal. Hal tersebut guna dipahami pemilik usaha, khususnya di Bangkalan.

Menurut Bupati, untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19 diberlakukan 50% maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Bupati menyatakan, semua pihak harus turut berkontribusi mensukseskan PPKM Darurat dalam menekan kasus Covid-19. Salah satunya dengan mentaati aturan PPKM Darurat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Berita Terkait:  UMKM di Kota Probolinggo Dapat BLT, Daerahmu Kapan?

“Harapan saya, jangan sampai PPKM Darurat itu diperpanjang karena kita tidak ikut berpartisipasi,” katanya.(*)

Tinggalkan Komentar