Terkait Pemberlakuan PPKM Darurat, Pemkab Tunggu Petunjuk Dari Pusat

BANGKALAN – Pemerintah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Termasuk Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu yang akan memberlakukan PPKM Darurat.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM usai mengikuti rapat secara virtual yang dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Menurut Wabup, PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini berlaku.

“Seperti tempat-tempat umum yang berpotensi mengundang keramaian akan diperketat pengawasannya oleh TNI-Polri dan petugas lainnya,” kata Wabup, Sabtu (2/7/2021).

Adapun beberapa poin dalam pemberlakuan PPKM Darurat diantaranya, semua karyawan sektor non esensial bekerja dari rumah atau 100 persen work from home (WFH), seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring, maksimal karyawan sektor esensial yang bekerja di kantor atau work from office sebanyak 50 persen.

Sementara untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen bekerja dari kantor dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, Untuk restoran dan rumah makan tidak ada layanan makan di tempat. Seluruhnya harus delivery order atau take away.

Berita Terkait:  Polisi Pamekasan Gencar Sosialisasi Bahaya Balap Liar

Sementara untuk di Kabupaten Bangkalan, pemberlakuan PPKM Darurat masih menunggu petunjuk teknis dari pusat.

“Kami masih menunggu edaran dari Kemendagri. Baru setelah itu akan dirapatkan untuk membahas teknis pemberlakuannya di Bangkalan,” tukas dia.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles