Tahun ini, Pencairan Dana Banpol Hanya Satu kali

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan belum mencairkan dana Bantuan Politik (Banpol) tahun 2021. Pasalnya sampai saat ini masih banyak Partai Politik (Parpol) yang belum mengumpulkan proposal pencairan.

Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bangkalan Bambang Setiawan mengatakan pencarian dana Banpol tahun ini hanya sekali tahap, berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbedaan tahapan pencairan ini karena pada tahun 2019 pencairan harus dibagi ke tahap pencairan dana Banpol tahun 2014 dan tahun 2019.

“Kalau selain tahun itu satu tahap,” katanya, Senin (21/6/2021).

Untuk tahun ini, Bambang mengungkapkan, dana Banpol belum cair. Saat ini prosesnya masih menunggu proposal dari masing-masing partai politik (Parpol) di Bangkalan yang pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan.

“Ini masih menunggu proposal dari Parpol masuk semua. Biasanya, sebenarnya dipertengahan tahun harus cair,” tuturnya.

Masih menurut Bambang, tahun ini pihaknya juga tidak memberikan target atau batas waktu pengiriman proposal ke kantornya. Sebab, saat ini masih masuk pertengahan tahun dan memang waktunya masih lama.

Berita Terkait:  Catat! Pembelian Tembakau di Pamekasan Dibuka Akhir Bulan Agustus

“Dana Banpol setahun hanya sekali, tahapan 2021 kalau proposal bisa masuk secara bersamaan akan dicairkan sekali saja. Jika semisal ada parpol yang tidak segera mengajukan, kita tinggalkan,” ungkapnya.

Dia berharap, tahun 2021 semua Parpol bisa menyerap anggaran tersebut. Pasalnya, tahun 2019 lalu ada parpol yang tidak mengambil bantuan itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN). Alasannya, kata Bambang, PAN belum siap mengambil dan mengelola dana itu.

“Tahun ini sepertinya akan mengambil semua. Dan kami berikan penjelasan kepada partai bahwa wujud kepedulian pemerintah terhadap eksistensi parpol. Mereka kan pasti butuh dana itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, bantuan dana tersebut harus digunakan untuk pendidikan politik sebanyak 50 persen dari dana yang didapat masing-masing parpol. Sedangkan, sisanya bisa digunakan untuk operasional parpol itu sendiri.

“Tahun kemarin sudah beres semua, termasuk SPJ-nya juga sudah diperiksa oleh BPK RI dan tidak ada temuan,” jelasnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles