Fraksi PPP Serap Aspirasi Soal Revisi UU Otonomi Khusus Hingga Gejolak di Papua

Jakarta – Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara menerima delegasi wakil rakyat Papua, yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua Yunus Wonda di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/6/2021). Dalam audiensi itu, Amir mendengarkan aspirasi mengenai revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Hari ini kita menerima kawan-kawan dari DPRD Provinsi Papua. Mereka menyampaikan aspirasi mengenai revisi undang-undang Otsus Papua,” tutur Amir.

Amir Uskara dalam audiensi itu didampingi anggota Pansus revisi UU Otsus Papua dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa, serta anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari PPP ini menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan aspirasi dari wakil rakyat Papua tersebut. Melalui revisi UU Otsus Papua itu, Amir mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin rakyat Papua dirugikan.

“Revisi UU Otsus Papua hendaknya dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat Papua bisa mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal sebagaimana yang diharapakan dan didambakan rakyat di bumi cendrawasih,” harapnya.

Berita Terkait:  Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu Mulai Ikuti Tes Kesehatan di RSPAD

Ikut dalam audiensi, Wakil Ketua Fraksi Gabungan (PPP, PKB dan Garuda) DPR Papua Nason Uti menyampaikan apresiasi pada Fraksi PPP DPR RI yang telah menerima dengan baik delegasi tersebut. Terhadap revisi UU Otsus Papua, dia meminta Pansus harus menerima aspirasi dari semua elemen.

“Kita datang menyampaikan lobi ke DPR RI. Itu tujuan kami supaya maksud dari revisi UU Otsus tidak hanya dilakukan di dua pasal, tetapi bila perlu keseluruhnya atau harus lima puluh persen perubahannya,” terangnya.

Pelaksanaan UU Otsus, menurut Nason, selama 20 tahun ini tidak terlaksana dengan baik. UU Otsus Papua dalam pasal mengenai keuangan, Gubernur dan Wakil Gubernur harus asli Papua, pengangkatan DPR Papua dari masyarakat adat Papua dan pembentukan lembaga MRP terlaksana, sementara sisanya tidak.

Nason mengatakan bahwa delegasi wakil rakyat Papua itu juga menyampaikan adanya gejolak di Papua akibat masyarakat yang menuntut merdeka. Kelompok yang berseberangan dengan NKRI ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia.

“Dulu di Aceh ada GAM, sekarang kan bisa diselesaikan. GAM dengan pemerintah duduk bersama, ada poin-poin kesepakatan kemudian diundang-undangkan. Kami harap supaya Papua juga harus dilakukan sama dengan Aceh,” paparnya.

Berita Terkait:  Politikus Muda Iip Miftahul Choiri Ramaikan Bursa Caketum AMK

“Harus duduk dengan pemerintah bersama-sama, dimediasi oleh negara, untuk bisa kesepakatan. Sehingga rakyat Papua ini tidak terus-menerus menjadi korban,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles