Sultan Himbau Dishub Jogja Rumuskan Parkir Premium di Malioboro

Jogja-Dinas Perhubungan (Dishub) DIY berencana untuk mengkaji tarif parkir di kawasan Malioboro. Diketahui, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X sempat melontarkan wacana terkait penerapan parkir premium di landmark Kota Yogyakarta tersebut.

Wacananya adalah dengan memberlakukan tarif parkir progresif berdasarkan jarak menuju Malioboro. Semakin dekat lahan parkir dengan Malioboro, tarifnya akan semakin mahal hingga mencapai Rp60 ribu.

Sebaliknya, jika menjauhi Malioboro tarifnya semakin murah.
Kepala Dishub DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengungkapkan, sebenarnya langkah pemberlakuan parkir progresif telah diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Hanya saja, tarif yang ditetapkan masih tergolong rendah.

“Sekarang sudah dibagi per zona, cuma nilainya masih bisa diubah. Semuanya perlu dianalisis, ya, kan (Malioboro) kawasan premium, parkir itu juga perlu ditata,” jelas Made kepada Wartawan, Sabtu (5/6/2021).

Langkah itu ditempuh sebagai salah satu upaya untuk menata kawasan Malioboro. Terlebih volume kendaraan pribadi menuju kawasan ini kerap membeludak, sehingga lalu lintas menjadi sulit diatur.

Terutama tiap akhir pekan atau momen libur panjang. Bahkan sering menimbulkan kesan yang semrawut.

Berita Terkait:  IndiHome Adakan Kompetisi Content Creator Berhadiah Rp165 Juta

“Ketika kawasan bangkitan yang terlalu banyak mobilitas angkutan pribadi, ya, kenakan saja parkir mahal,” jelasnya.

Dengan adanya pemberlakuan tarif parkir premium, diharapkan wisatawan dan masyarakat dapat tergerak untuk memanfaatkan moda transportasi umum. Made pun berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas transportasi umum di DIY agar masyarakat mau menggunakannya.

“Iya kita semua harus sama-samalah. Macet disebabkan apa, sih. Angkutan pribadi terlalu banyak. Karena orang juga tidak mau pakai angkutan umum yang kita sediakan. Angkutan umum kita juga hatus bagus. Ini PR (pekerjaan rumah) bersama,” jelasnya.

Lebih jauh, untuk mencegah munculnya parkir liar perlu dilakukan pengawasan lebih ketat. Juga payung hukum terkait nominal tarif parkir dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta.

“Itu diawasi sehingga tidak liar, (harganya) tidak ditentukan oleh oknum. Nanti ditentukan kota,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu dengan pihak Dishub Kota Yogya untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles