Gus Rojih Minta Pemerintah PP Tentang Standar Nasional Pendidikan

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, KH. Rojih Ubab Maemoen mengkritisi hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada PP 57/2021 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi hanya wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa.

Ia berpendapat, bahwa PP tersebut merupakan aturan di bawah UU, maka sudah seharusnya PP tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Sehingga dengan sendirinya, PP tersebut tidak berlaku.

“Oleh karena itu pemerintah harus merevisi PP tersebut dengan mencantumkan kembali Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan tinggi,” kata dia, Kepada media, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Selanjutnya politisi PPP ini juga menilai, Pendidikan Pancasila mutlak harus diberikan kepada semua peserta didik, termasuk mahasiswa di perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagamaan bangsa Indonesia.

“Pendidikan bahasa Indonesia juga perlu terus diberikan mengingat saat ini banyak pelajar yang belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penghilangan pelajaran bahasa juga bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober 1928 silam,” jelas dia.

Berita Terkait:  Sah Jadi PNS, Jendi Pangabean Merasa Siap Menatap Paralimpiade Paris 2024

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. PP ini tidak lagi mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan.

PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 Maret 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada 31 Maret 2021.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles