SUMENEP – Rangakain pesta pernikahan anak Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah yang digelar kediamannya Jl. A Yani, Pajagalan, Kota-Sumenep diproses banyak pihak.
Dalam video terlihat seorang pria memberikan protes acara pernikahan politisi PDI Perjuangan. Bahkan dia meminta agar polisi dan Satpol PP diminta membubarkan acara tersebut karena dinilai mengabaikan protokol kesehatan Covid-19.
“Jangan belaku tidak adil. Sumenep ini selalu ditutup BBM kalau ada rumah makan melewati jam waktu, Kerumunan ditutup,” kata pria tersebut, seperti dikutip Kanalberita.co.
Selain itu, pria tersebut juga membagikan pres release kepada anggota Polisi, TNI dan Satpol PP sebagai bentuk proses terhadap acara pernikahan putra Said Abdullah.
“Said Abdullah jalan berhari-hari (acara pernikahan) tetap jalan,” sambil teriak-teriak.
Sementara itu Koordinator Bidang Kajian dan Monitoring KNPI JATIM Care Covid-19 Nur Faisal, MH., yang juga Wakabid Hukum dan HAM DPD KNPI JATIM meminta Kapolda Jawa Timur untuk melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap kegiatan tersebut karena pemerintah pusat beberapa waktu lalu kembali memperpanjang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa Timur dari 9 sampai 22 Maret 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Instruksi Mendagri No. 5 tahun 2021 pemberlakuan PPKM ini dilakukan oleh pemerintah pusat karena PPKM dinilai efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Harusnya, kata dia, para pejabat negara seperti Ketua Banggar DPR RI bisa menghormati dan patuh serta ikut mendukung terhadap keputusan pemerintah pusat tersebut, akan tetapi malah tidak berbanding lurus dengan visi serta misi pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, ini preseden buruk bagi pemerintah pusat dengan pola kepemimpinan yang tidak konsisten terhadap kebijakan yang dibuat sendiri oleh pemerintah di Republik ini.
“Bukankah pejabat Negara juga warga negara yang memiliki kesamaan derajat dimuka hukum,” ujar Nur Faisal.
Belum lagi, menurutnya, baru-baru ini di Kabupaten Sumenep ada salah satu kepala atau direktur bank swasta yang meninggal karena Covid-19 sehingga mestinya menjadi gambaran nyata bahwa Covid-19 masih mengancam masyarakat khususnya di Kabupaten Sumenep dan Jawa Timur.
“Kabarnya mayoritas pejabat publik baik legislatif, ekskutif dan yudikatif se Madura dan Jawa Timur di undang di acara tersebut sehingga rentan penyebaran virus Covid-19 yang menakutkan ini,” ucapnya.(*)
