Tanggapi Kampanye Hitam Sawit, Triputra Agro: Tidak Didukung Fakta Ilmiah

Jakarta – PT Triputra Agro Persada (TAP) menanggapi kampanye hitam sawit oleh Uni Eropa. Mengenai sawit yang menghabiskan air, CEO Group Triputra Agro Persada Tjandra K Hermanto mengatakan, tumbuhan dan komponen akar sawit itu hanya 80 cm karena akarnya penuh dengan serabut, sehingga sensitif dengan kekeringan.

“Pada waktu kering, sawit akan berusaha untuk bertahan dengan menutup pelepahnya dan kalau sudah musim hujan, maka dia akan membuka lagi pelepahnya. Sawit membutuhkan banyak air, karena 1 pohon sawit untuk 80 meter persegi. Tapi, kalau dari meter persegi sama perlunya dengan yang lain, artinya 1 ha sawit dengan 1 ha padi sama kebutuhan airnya. Namun, kalau dibandingin 1 pohon sawit sama 1 tanaman padi ya banyak sawit (kebutuhan airnya),” ungkap Tjandra dilansir dari beritasatu.

Di kesempatan yang sama, Managing Director for Trading and Downstream TAP Sutedjo Halim mengatakan, apa yang UE sampaikan, tidak ada satu pun yang berbasis ilmiah.

Dia menilai akar masalah dari kampanye hitam itu adalah ekonomi, di mana mereka kalah perang dagang. Sutedjo menjelaskan, produksi sawit Indonesia yield-nya bisa 10 kali lipat dibandingkan hasil minyak dari tanaman UE.

Berita Terkait:  Bagi Masker Demi Memutus Penyebaran Covid-19

Selain itu, Indonesia hanya menggunakan 1/6 tanah saja. “Apakah (pencegahan) deforestasi itu penting? Apa yang diputuskan presiden sudah betul, sebab tidak memerlukan lagi (perluasan lahan besar-besaran). Bibit (sawit) sekarang memiliki yield yang tinggi,” kata dia.

Dalam penanganan deforestasi, Indonesia bahkan sudah 75% sukses dibandingkan 2018 dan tidak ada negara di dunia ini yang sukses seperti Indonesia. Bahkan, negara AS membakar lahannya per tahun lebih dari 15 juta ha. Bagi mereka itu kebutuhan untuk petani, tetapi ketika kita melakukan hal yang sama, disebut untuk kebutuhan pengusaha. Itu yang berbeda dalam penggunaan bahasa mereka,” ujar dia.

Sutedjo menjelaskan, saat ini, luasan tanah yang mulai dibebaskan menjadi kawasan konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertambah. Ini termasuk pengembalian daerah-daerah yang bekas kebakaran, yang tidak boleh ditanam lagi tetapi sudah menjadi hutan. Kalau digabungkan dalam kurun waktu 2018-2020, pemerintah menghitung sekitar 580.000 ha yang dikembalikan menjadi hutan.

“Dan praktis tidak ada penambahan atau izin mengenai (perluasan lahan perusahaan) sawit. Memang masih ada di luar, ya di masyarakat. Ini memang agak sedikit susah untuk mengidentifikasikan masyarakat yang menanam sendiri. Namun secara korporasi, sebetulnya sudah tidak ada,” ucap dia.

Berita Terkait:  Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Sumenep Bakal Terapkan Protokol Kesehatan

Sutedjo menilai moratorium baik untuk industri, karena akan menjaga supply and demand. Para pelaku usaha sawit juga tidak ingin ‘mensawitkan’ semua hutan.

“Kami ingin bagaimana sawit ini bisa menjadi indah seperti di Malaysia. Untuk itu, harus mendapat pengakuan bahwa pohon sawit lebih hebat dari pohon pinus. Apa hebatnya sebatang pohon pinus dibanding dengan sebatang pohon sawit? Penyerapan karbon lebih baik sawit daripada pinus, yang dibanggakan orang Eropa. Kami tertawa mendengarnya. Karena mereka tidak berbasis ilmiah statement-nya,” ujar dia.

Sutedjo mengatakan, dari semua hasil perkebunan yang disampaikan ke presiden pada saat Jakarta Food Security, hanya usaha sawit yang betul-betul sukses, baik pendampingan maupun modelnya.

Masalah Pendanaan Petani
Sutedjo menerangkan, masalah yang sering dihadapi petani adalah pendanaan, karena tidak bisa mendapatkannya dari bank. Masalah tersebut bisa diatasi dengan para pengusaha sawit yang menjadi penjaminnya. Itu membuat para petani bisa menjual produk meski di tengah hutan, karena ada pabrik di sekitar mereka.

Dia menerangkan, hal ini membuktikan bahwa industri sawit bisa dicontoh untuk yang lain, sehingga betul-betul tingkat keekonomian masing-masing usaha petani bisa cepat naik.

Berita Terkait:  Alasan Jokowi Usung Perry Warjiyo Jadi Calon Gubernur BI

“Kalau kita lihat 5 tahun lalu, rata-rata per ha itu hanya 2-2,5 ton (setara CPO), sekarang 1 ha bisa 4 ton. Kalau yang bagus banget itu bisa 7 ton per ha. TAP baru 5,2 ton. Buat petani plasma yang 20% di kita sedikit di bawahnya yaitu 4,6 ton. Karena memang mengubah mindset sedikit susah untuk good practice, tidak bisa instan,” ucap Sutedjo.

Tjandra menambahkan, dengan kondisi sekarang, kalau petani plasma bisa menghasilkan 18 ton tandan buah segar (TBS) saja untuk 1 ha lahan, itu artinya 1,5 ton CPO per bulan.

“Sekarang 1 ton itu kurang lebih dia akan mendapat penghasilan Rp 1.250.000. Kalau 3 ton, berati dia bisa dapat hampir Rp 4 juta per bulan. Kalau dia punya kebun dan bekerja di pabrik, penghasilannya ada 2. Sebenarnya take home pay karyawan di kebun sama karyawan kita yang di Jakarta, itu lebih banyak yang di kebun, karena di sana kita beri fasilitas untuk biaya hidup,” papar dia. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles