Soroti Saham Pemprov Jakarta di Perusahan Anker Bir, PPP: Sebaiknya Dijual!

Jakarta – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan bahwa meskipun PPP merupakan partai koalisi pemerintah namun tidak sepenuhnya semua kebijakan harus didukung.

“Meskipun (PPP) menjadi teman koalisi bukan berarti kami sepenuhnya mengiyakan begitu saja, karena baik itu yang mengingatkan apabila ada yang keliru,” ungkap Baidowi dalam acara yang digelar oleh Angkatan Muda Ka’bah (AMK) yang merupakan organisasi badan otonom PPP dengan tajuk “Perpres 10/2021 Investasi Miras Dicabut, Saatnya RUU Larangan Minol Disahkan”, Rabu (3/3/2021).

Baidowi yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI ini mengatakan jika Perpres 10/2021 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Sedangkan dalam penyusunan UU Ciptaker seharusnya pemerintah konsultasi ke DPR terlebih dahulu.

“Dalam hal ini kami juga belum mendapatkan konfirmasi tiba-tiba peraturannya sudah ada, ini sangat kita sesalkan” tegasnya.

Namun, pihaknya mengapresiasi pada akhirnya Presiden Joko Widodo kemudian mencabut perpres tersebut setelah banyak penolakan di masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mau mendengarkan aspirasi dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini.

Berita Terkait:  Jokowi Akrab dengan Prabowo, Puan: Sama Saya Juga Akrab

Selain itu, kata Awiek, menilai produksi minuman keras atau minuman beralkohol (minol) tidak perlu ditambah. Hal tersebut menyusul pembatalan investasi miras.

“Jumlah produksi yang ada saja sudah menjadi beban apalagi mau ditambah. Yang saat ini ilegal saja sudah banyak menyebabkan kematian,” jelasnya.

Kemudian Awiek juga menyoroti saham Pemprov DKI Jakarta di perusahan bir PT. Delta Djakarta, ia menilai sebaiknya pemprov menjual saham tersebut.

“Dijual aja itu. Sahamnya di Anker bir itu, ya kebetulan gubernurnya kalau enggak salah jadi komisaris,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Yuliot mengatakan BKPM akan segera menindak lanjuti atas pencabutan lampiran Perpres 10/2021. Karena tak ada perizinan, maka seluruh industri minuman beralkohol (minol) akan ditutup.

“Karena ini sudah dicabut berarti dalam setiap perizinan yang ada di BKPM itu seluruh industri minol itu kita tutup,” tutup Yuliot. (*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles