Perpres Miras, Berikut Sikap PBNU

Jakarta – Ketua PBNU Marsudi Suhud menegaskan menolak izin investasi minuman keras di berbagai daerah di Indonesia. Ia menilai hukumnya haram terkait miras baik sedikit atau banyak.

“Lalu, apakah ada perbedaan sikap terdahulu dengan sekarang? Jawabnya simple kata ketua Umum NU (KH. Said Aqil Siradj) itu tetap tidak setuju baik karena ‘qoliiluhu au katsiruhu harom’ baik sedikit atau banyak hukumnya tetap haram,” terangnya, Senin, (1/3/2021).

Katanya, meski investasi miras ada manfaatnya untuk ekonomi tapi mudharatnya sangat besar. karena ini menyangkut mudharat yang langsung terhadap kehidupan manusia.

“Padahal kewajiban kita adalah untuk hifdzul nafs dan hifdzul ‘aqly menjaga jiwa dan menjaga akal,” jelas Marsudi.

Langkah Presiden Jokowi yang menekan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal per 2 Februari 2021 jadi polemik. Aturan ini turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Diketuahui, dalam Perpres itu, dimuat aturan industri minuman keras yang mengandung alkohol seperti persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Berita Terkait:  Kasus Covid-19 di Sleman Naik Tinggi Selama 3 Hari, Ini Datanya

Aturan pembukaan investasi juga diatur dalam perpres yaitu untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta yang mengandung malt. Untuk diketahui, sebelum muncul perpres ini, industri pembuatan miras masuk dalam golongan bidang usaha tertutup.

Dalam perpres juga diatur terkait penanaman modal terbuka bagi investor asing dan dalam negeri. Hal ini termasuk koperasi dan UMKM. Investasi juga wajib dalam membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles