“Investasi Miras Lebih Banyak Mudharat daripada Maslahatnya”

Rembang – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Gus Rojih meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Melalui Perpres ini, Presiden Jokowi membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala kecil hingga besar.

Gus Rojih mengakui bahwa partainya mendukung investasi, tetapi investasi yang tidak banyak mudharatnya. Investasi di industri miras dinilainya lebih banyak mudharat (bahaya) daripada maslahatnya (manfaatnya).

“Dalam Islam juga didorong industri dan investasi. Industri dan investasi fardhu kifayah. PPP mendorong investasi yang lebih banyak maslahatnya,” ujar Gus Rojih melalui teknologi komunikasi, Sabtu (27/2/2021).

“Karena pemimpin itu harus memikirkan rakyatnya, apa yang menjadi maslahat terhadap rakyatnya. Tapi kalau minuman keras sudah jelas sangat banyak mudharatnya. Kemaslahat dan mudharat sangat tidak seimbang,” tambah cucu Mbah Maimoen ini.

Gus Rojih kemudian menyebut hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa miras merupakan pusat kejelekan dan sumber dari kerusakan. Kerusakan mayoritas dari miras atau minuman beralkohol.

Maka itulah, lanjut Gus Rojih, PPP mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol agar disahkan menjadi undang-undang. Ia mengakui bahwa semua anggota PPP di DPR mendorong pengesahan RUU ini.

Berita Terkait:  Politisi PPP Tinjau BSPS di Pamekasan

“RUU ini untuk melindungi masyarakat dari dampak mudharat miras atau minuman beralkohol yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat. Larangan penggunaan miras dalam RUU Minol ini juga memberikan pengecualian penggunaan miras untuk kepentingan medis, adat, maupun ritual,” pungkasnya.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles