Peraturan Pelaksana Diharap Tak Melenceng dari Tujuan UU Cipta Kerja

Jakarta – Pemerintah telah menetapkan 49 peraturan pelaksana Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi berharap, peraturan pelaksana ini tidak melenceng dari tujuan awal pembentukan UU tersebut.

“Ya kan semangat dari pembentukan undang-undang kan begitu. Meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya saya berharap lahirnya PP, peraturan teknis pelaksana itu membuat Undang-Undang Cipta Kerja operasional, bisa dilakukan, bisa diterapkan di lapangan,” ujar Baidowi, Senin (22/2/2021).

Awiek mengatakan bahwa Baleg DPR ikut memastikan peraturan pelaksana tersebut sesuai dengan isi UU Ciptaker. Sebab, dalam penyusunannya pihak pemerintah terus mengkomunikasikannya dengan Baleg.

“Dan waktu penyusunannya PP itu sudah dikonsultasikan, dikomuniksikan dengan DPR dalam hal ini Badan Legislasi untuk membuat peraturan pemerintah tidak melenceng dari ketentuan bunyi undang-undang,” terang Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menetapkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Sebanyak 49 peraturan itu adalah peraturan pelaksana setelah diterbitkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berita Terkait:  PT Industri Telekomunikasi Indonesia Buka Lowongan Kerja, Syaratnya Cek di sini

“Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden, yang diharapkan dapat segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum kebangkitan Bangsa Indonesia,” tulis Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (21/2/2021).

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles