Bupati Badrut Terima Hasil Kajian Akademik Pemekaran Pamekasan

PAMEKASAN – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam bersama Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman menerima tim penyusun naskah akademik dari IAIN Madura dan UNIRA dalam rangka pemekaran kabupaten/kota, Rabu (17/2/2021).

Dalam pertemuan itu, pemerintah kabupaten Pamekasan melakukan telaah atas hasil naskah akademik tentang ‘Pemekaran Wilayah Pamekasan menjadi Kota dan Kabupaten’, yang digagas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura dan Universitas Madura (UNIRA).

Hasil kajian kolaboratif tersebut, merekomendasikan Kabupaten Pamekasan dinilai cukup layak sekaligus sudah memenuhi syarat dasar untuk dilakukan pemekaran wilayah.

“Hari ini saya menerima naskah akademik kajian pemekaran Pamekasan dari perwakilan rektor perguruan tinggi se-Madura serta beberapa akademisi di Madura yang dimotori oleh JAIN Madura dan UNIRA,” kata Bupati.

“Saya menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya atas kajian ini,” sambung dia.

Rekomendasi dari kajian itu akan telaah lebih lanjut. Untuk kemudian akan diskusikan dan konsultasikan dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat.

“Saya juga menyampaikan bahwa Madura ini perlu utuh dalam sudut pandang geografis, etos, semangat dan kebudayaan,” jelas dia.

Berita Terkait:  Buruh dan Pengusaha Kompak Protes Perppu Cipta Kerja!

Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dr. Mohammad Kosim menyampaikan, pihaknya bersama beberapa perguruan tinggi lainnya diberi amanah melakukan kajian akademik dalam upaya memekarkan Pamekasan sebagai syarat memenuhi lima kabupaten atau kota untuk membentuk provinsi.

“Kami bergerak dan membentuk tim, dan menyelesaikannya dalam satu bulan. Jadi, saya sampaikan, berdasarkan persyaratan administratif bahwa pemekaran Pamekasan memenuhi persyaratan ke wilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah,” katanya usai penyerahan naskah akademik kepada bupati dan Ketua DPRD.

Dikatakan, pemekaran wilayah Kabupaten Pamekasan telah memenuhi syarat sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Tetapi pemekaran Pamekasan itu masih menemui kendala lantaran keuangan banyak tergantung kepada pemerintah pusat.

“Tapi ini jangan menjadi pertimbangan, karena sesungguhnya pemekaran wilayah itu tujuannya untuk percepatan layanan kepada masyarakat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukas dia.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles