Alasan Keamanan, NU Bangkalan Minta Pemerintah Tunda Wacana Sertifikat Elektronik

BANGKALAN – Gerakan Pemuda Ansor di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jatim) meminta agar kebijakan kementrian BPN/ATR terkait sertifikat tanah elektronik tidak dilanjutkan.

Pasalnya, sertifikat elektronik yang gagas oleh pemerintah masih rentan dengan masalah termasuk keamanan.

“Jangan dulu lah, masyarakat disini masih awan terhadap teknologi,” ungkap Wakil Ketua GP Ansor Blega, Moh Amir Jalal, kepada Kanalberita.co, Bangkalan, Selasa (9/2/2021).

Terlebih lagi, kata Amir, tidak semua masyarakat di Bangkalan tahu tentang teknologi. Dengan demikian wacana sertifikat tanah elektronik masih belum dibutuhkan di Kota Dzikir dan Sholawat itu.

“Ya kalau pemahaman masyarakat sudah bagus baru bisa beralih ke sertifikat elektronik,” tukas Amir.

Diketahui, Menteri Sofyan Djalil menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat tanah fisik yang masih dimiliki masyarakat.

Menurut Sofyan, sebagian masyarakat yang salah paham terkait pergantian sertifikat elektronik ini.

“Kalau ada orang mengaku dari BPN ingin menarik sertifikat, jangan dilayani. Sertifikat yang ada tetap berlaku sampai nanti dialihkan dalam bentuk media elektronik,” katanya.

Berita Terkait:  Senior PPP Pompa Semangat Kader Tangerang Selatan

Selain sertifikat elektronik, empat layanan elektronik telah diberlakukan oleh Kementerian ATR/BPN pada tahun lalu, yakni Hak Tanggungan Elektronik, Pengecekan Sertifikat, Zona Nilai Tanah dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles