Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kementeriannya tahun ini menganggarkan sebesar Rp42,38 triliun untuk suntikan modal pada 9 (Sembilan) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Pemberian PMN ini untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN.
“Kita harus tempatkan BUMN sebagai agent of development dan vechicle alat sarana untuk tingkatkan pemerataan masyarakat, di mana sering membutuhkan langkah-langkah pembangunan yang internal rate of return atau visibility sisi keuangannya belum seperti proyek komersial, tapi dampaknya luar biasa penting,” ujar Sri Mulyani di Jakarta.
Ia juga mengatakan bahwa PMN mulai dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2010 untuk mendorong peran BUMN sebagai agent of development. Anggarannya meningkat pesat di lima tahun terakhir khususnya pada tahun 2015 dan 2016.
Pada 2015 suntikan PMN mencapai Rp 65,6 triliun berbentuk tunai dan Rp 250 miliar nontunai. Kemudian, pada 2016 PMN menjadi sebesar Rp 51,9 triliun secara tunai dan 2,5 triliun nontunai.
Peningkatan suntikan modal ke BUMN dalam beberapa tahun terakhir, kata Sri Mulyani, dikarenakan fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. BUMN berperan menjadi motor penggeraknya.
“Kita harus tempatkan BUMN sebagai agent of development dan vechicle alat sarana untuk tingkatkan pemerataan masyarakat, di mana sering membutuhkan langkah-langkah pembangunan yang internal rate of return atau visibility sisi keuangannya belum seperti proyek komersial, tapi dampaknya luar biasa penting,” jelas Sri Mulyani.
Sembilan BUMN yang menerima PMN tersebut adalah:
- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun
- PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar
- PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 6,2 triliun
- PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun
- PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun
- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,25 triliun
- PT LPEI senilai Rp 5 triliun
- PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar
 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui mekanisme penyertaan modal negara (PMN). Pemberian PMN ini untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperbaiki struktur permodalan BUMN.){kind=link}