Alasan Fraksi PPP Menolak Revisi UU Pemilu

JAKARTA – Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menjelaskan partai menolak adanya rencana revisi terhadap Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Pria yang akrab disapa Awiek ini, mengatakan masih ada beberapa pasal dalam UU Pemilu tersebut yang belum diterapkan saat Pemilu dan Pilkada kemarin. Sehingga dia menilai terlalu gegabah jika melakukan pembahasan saat ini.

“Kami ingin memulai sakralisasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, maka dari itu PPP tidak setuju (perubahan UU Pemilu) ,” tutur Baidowi dalam acara diskusi yang diadakan Smart FM dan Populi Center, Sabtu (30/1/2021).

Dengan demikian, Awiek menyebut bahwa tidak ada salahnya UU Pemilu diuji dulu setelah dua kali pelaksanaan pilpres, agar evaluasi yang dihasilkan juga lebih valid.

Untuk itu, PPP menilai ada baiknya revisi baru dilakukan setelah Pilpres 2024 rampung.

“Apakah ada presedennya UU Pemilu diterapkan dua kali? Ada, yakni pada UU Pemilu 2008, saat itu diterapkan pada Pemilu 2009 dan 2014, dan hasilnya setelah itu evaluasi [revisi tahun 2017] juga lebih baik. Jadi kami harap nanti bisa seperti itu, menganalisa setelah dipakai pada dua periode Pemilu,” tutup Wakil Ketu Baleg DPR RI ini.

Berita Terkait:  Hadiri Harlah PPP, Gus Yahya dan Ketum Disambut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam

Sikap Fraksi PPP menolak revisi UU Pemilu ini menyusul sikap Fraksi Partai Amanat Nasional. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Senin lalu, 25 Januari 2021 juga menyatakan UU Pemilu belum saatnya direvisi.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles