Perubahan UU Pilkada Serentak Belum Diperlukan

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat menilai perubahan UU Pilkada serentak belum diperlukan.

Meskipun demikian, Djarot berpendapat evaluasi pascapelaksanaan Pilkada Serentak 2020 setuju untuk melakukan evaluasi pelaksanaan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada dan kualitas demokrasi.

“Evaluasi Pilkada penting, namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada,” kata Djarot, Kamis (28/1/2021).

Lebih lanjut, PDI Perjuangan berpendapat bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya.

“Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini  sesuai dgn desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah”

Untuk itu, Djarot menilai tidak perlunya perubahan UU Pilkada tsb mengingat pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang merupakan salah satu materi muatan pokok undang-undang tsb guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan pilkada 2024.

“Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tsb belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi,” jelas dia.

Berita Terkait:  DPD RI Heran Pemerintah Ngotot Bahas RUU Omnibus Law di Tengah Pandemi COVID-19

Dengan tidak adanya perubahan UU Politik, khususnya UU Pilkada tsb, maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampak akibat covid tsb, khususnya dampak di bidang perekonomian rakyat.

“Pemerintah dan DPR RI tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi, bukan perubahan UU-nya,” tukas dia.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles