Fraksi PAN Minta RUU Pemilu Tidak Usah Dibahas

Jakarta-Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus meminta  untuk menunda atau membatalkan pembahasan perubahan terhadap UU  “Kepemiluan” meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. RUU yang merupakan hak inisiatif dari komisi 2 yang pada dewasa ini sedang dilakukan harmonisasi dan singkronisasi oleh Badan Legislatif DPR RI.

Berdasarkan laporan dari Gugus Tugas terhadap perkembangan pandemi covid 19 yang makin parah terutama dikawasan pulau Jawa dan Bali. Sehingga pemerintah kembali memperpanjang PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Kasus harian positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor, tercatat sampai (21/1/2021) pasien terkonfirmasi sudah mencapai 951.651 dan pasien meninggal berjumlah 27.203. Sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia.

 “Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat”, tutur Guspardi, Kamis malam (21/1/2021).

Dengan pandemi yang makin meningkat, artinya gerak ekonomi masyarakat juga dibatasi. Ada protokol ketat. Tak boleh kerumun, jaga jarak, cuci tangan. Kebijakan pembatasan pegawai swasta dan pemerintah 25% hadir fisik dan 75% bekerja dari rumah (WFH), bahkan jam operasional beberapa sektor usaha juga dibatasi. Imbasnya roda ekonomi melambat yang membuat kondisi perekonomian kian terpuruk. Bahkan bisa lebih parah daripada Krismon 1998 yang saat itu tak dilarang beraktivitas.

Legislator dapil Sumbar 2 ini menilai, UU Pemilu, Pilkada dan Pilpres yang ada saat ini masih sangat relevan dijadikan dasar untuk melaksanakan pilpres, pileg dan pilkada kedepan, apa lagi UU mengenai ketiga aturan tersebut, kan ada yang baru pertama kali dimanfaatkan. Padahal berbagai elemen masyarakat, termasuk parpol non parlemen, ingin bagaimana agar kita punya tradisi, tidak setiap berganti periodisasi DPR, berganti juga UU-nya.

Disamping itu, mantan pimpinan dan anggota DPRD Sumbar 3 priode ini mengajak kita untuk menghargai kerja keras para anggota DPR periode yang lalu yang telah merumuskan dan menghasilkan ketiga UU “kepemiluan” yaitu UU 42 tahun 2008 tentang pilpres, UU 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Tentunya mereka  berharap ketiga UU tersebut sesuai dengan komitmen, obsesi, harapan dan keinginannya (DPR red) bisa diberlakukan pada beberapa periode, setidaknya 3 sampai 4 kali penyelenggaran kepemiluan.

“Lebih elok rasanya  saat ini kita memikirkan bagaimana mengatasi pandemi dan dampak ekonominya, hingga meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kedisiplinan guna mencegah Covid-19, ketimbang kita merubah lagi UU Pemilu ini”, tandas politisi PAN tersebut.