JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP Elly Rachmat Yasin mendorong agar pemerintah segera mencari jalan keluar terkait kelangkaan kedelai di masyarakat.
Hal ini diduga terjadinya penimbunan sehingga harga kedelai melejit, selain itu diduga juga faktor cuaca yang kurang mendukung sehingga menyebabkan gagal panen dan terganggunya mobilitas impor akibat pandemi
Padahal menurutnya, masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengkonsumsi kedelai terbesar di dunia setelah China. Namun, produksi kedelai dalam negeri selalu tidak mencukupi kebutuhan nasional bahkan terus berkurang atau menurun.
“Saya melihat penyebab krisis ini pemerintah lemah dalam dalam upaya swasembada kedelai. Sejak izin impor kedelai diberlakukan pada tahun 1998, saat itu pula produksi kedelai menurun disertai dengan bertambahnya kuota kedelai impor. Harga kedelai petani lokal kalah bersaing sehingga kurang bisa terserap pasar secara maksimal,” ujar Elly, kamis (14/01/2021).
Lanjutnya, derasnya importasi kedelai membuat petani terseok-seok. Ditambah lagi pemerintah mematok harga jual kedelai di tingkat petani Rp. 8.500, sedangkan biaya produksi petani sebesar Rp. 6.500 per kilogram.
“Ini tentu membuat petani kurang tertarik menanam atau bertani kedelai karena keuntunganya yang sangat tipis, bahkan banyak petani cenderung beralih bercocok tanam yang lain,” ungkapnya.
Ia juga melihat Importasi kedelai menjadi candu sehingga minim upaya perbaikan tata niaga dan sistem pertanian untuk peningkatan produktifitas kedelai nasional. Padahal sebelumnya kebutuhan impor kedelai hanya 10-20%, tapi sekarang terbalik mayoritas suplai kedelai dari impor.
“Kebutuhan kedelai dalam negeri 2 hingga 3 juta ton. Sedangkan kedelai dari petani hanya mampu 300.000 ton. Artinya, hanya 10-15% saja kedelai kita, sebagian besar beli dari negara lain. Pada semester I 2020 saja kita impor 1,27 juta ton, sebanyak 1,14 juta ton berasal dari AS dengan nilai Rp 7,52 triliun,” terang politisi PPP ini.
Sebab itu Elly mendorong 9 BUMN klaster pangan yang dikomandani PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk melakukan studi dan upaya-upaya peningkatan produksi kedelai dalam negeri.
“Saat ini lahan petani kedelai hanya 680 hektar. Padahal untuk mendukung kebutuhan kedelai dalam negeri diperlukan lahan 2,5 juta hektar. BUMN klaster pangan diharapkan berkolaborasi degan berbagai pihak termasuk dengan holding perkebunan nusantara (PTPN),” pungkasnya.(*)
