Jakarta-Kepala BPOM Penny K. Lukito, mengingatkan belum mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 produksi Sinovac.
“BPOM masih mengevaluasi uji klinis vaksin Sinovak di Bandung,” Kata Penny kepada waratawan Kamis (07/01/2021).
Karena itu, lanjut Penny, meskipun vaksin Covid-19 produksi Sinovac sudah didistribusikan ke daerah, tapi belum boleh disuntikkan hingga dikeluarkan EUA.
“Tidak boleh ada penyuntikan vaksin Covid-19 sebelum BPOM mengeluarkan EUA,” kata Penny.
hal itu mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari. menurutnya BPOM harus bekerja secara objektif demi keamanan proses vaksinasi.
“Masalahnya, apakah dengan sudah didistribusikan vaksin Covid-19 produksi Sinovac ke 34 provinsi, BPOM dapat tetap objektif dalam memutuskan EUA ?,” ujar Lucy.
“Kita tidak ingin BPOM bekerja dalam tekanan, sehingga mengeluarkan keputusan EUA tidak independen. Apalagi vaksin ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia, sehingga keputusan BPOM harus benar-benar profesional dan independen,” sambung dia.
Politisi dari daerah pemilihan Surabaya ini meminya semua pihak termasuk BPOM bekerja dengan profesional agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Hanya dengan mengedepankan profesionalisme, BPOM dapat mengeluarkan EUA yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis,” ungkapnya.
“Karena itu, saya mengharapkan tidak ada intervensi dari Pemerintah terhadap BPOM. Ini penting agar independensi BPOM tetap terjaga, sehingga penggunaan vaksin dapat bermanfaat dalam membasmi pandemi Covid-19,” sambungnya.
Lucy menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh proses vaksinasi, akan tetapi dia minta patuhi aturan medis EUA dan sertifikat halal dari MUI agar masyarakat tidak ragu melakukan proses vaksinasi.
“Jadi, EUA dan sertifikat halal harus dipenuhi sebelum dilaksanakan vaksinasi. Kalau dua hal ini dipenuhi, masyarakat akan dengan suka cita mengikuti vaksinisasi Covid-19,” pungkasnya.
