Bandung – Anggota Komisi I DPR RI M Farhan mendesak agar
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) segera menerbitkan izin penggunaan vaksin covid-19 dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).
“BPOM harus segera keluarkan EUA agar vaksinasi dimulai awal 2021. Pemerintah juga harus memberikan transparansi soal vaksin yang terukur agar tidak membuat masyarakat bingung,” ujar Farhan kepada wartawan, Selasa (22/12/2020).
“BPOM harus segera mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat vaksin impor pada Januari 2021. Sementara Bio Farma dan Kemen-BUMN harus segera memastikan pasokan vaksin pada 10 hari terakhir 2020 ini,” ujar Farhan.
Saat ini, sejumlah vaksin impor sudah ada di Indonesia. Perusahaan BUMN di Indonesia juga sedang membuat vaksin sendiri. Hanya saja, kata dia, komunikasi publik pemerintah terkait vaksin masih lemah.
Farhan menilai, keterangan Jokowi yang memastikan vaksinasi dimulai 2021 sebagai bentuk respon gejolak masyarakat layak diapresiasi.
“Pernyataan Presiden Jokowi artinya ada akselarasi dan perubahan signifikan dari kebijakan – kebijakan kementrian dan lembaga negara yang mendapat tugas penanganan pandemik ini, yang rasanya bertele-tele dan tidak ‘gercep’ (gerak cepat),” kata dia.
Penerbitan izin edar vaksin jadi penting karena selain sebentar lagi memasuki 2021, namun juga untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Rencananya, ada 75 juta warga yang diminta vaksinasi dengan biaya sendiri dan
Rencananya, sebanyak 75 juta warga Indonesia diminta dan 104 juta orang direncanakan gratis dengan syarat terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
