Pamekasan – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan Ali Masykur menyoroti dua tahun kepemimpinan Badrut Tamam-Raja’e di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Tepatnya Senin (24/9/2018) lalu, Badrut Tamam dan Wakil Bupati Raja’e resmi dilantik Gubernur Jawa Timur.
Ali Masykur juga menilai masih ada dekotomi pelayanan antara masyarakat kota dan Desa serta sejumlah kebijakan tidak memihak kepada petani
“Padahal penduduk kita Pamekasan 60% adalah Agraris/petani,” kata Ali Masykur di Pamekasan, Kamis (24/9/2020).
Pertama, kata Ali Masykur, Sektor peternakan juga tidak ada pembelaan dari Pemda Pamekasan, baik dari pelaku usaha dan peternak langsung banyak yang ngeluh karena harga ternak murah, dan pelaku usaha banyak yang rugi
Kedua, Sektor Perdagangan, Pemda Pamekasan, gagal menekan Harga Sembako (Sembilan Bahan Pokok) Komoditas cabe, tomat masih dibawah standar.
“Sedangkan Beras, harganya Murah ketika musim panen di Pamekasan, Berbaur (slogan Badrut-Raja’e ketika maju di Pilkada Pamekasan, red) gagal dalam sektor itu,” jelas dia.
Politisi PPP ini juga menuding harga tembakau dalam dua tahun terakhir dengan cuaca yang sangat baik dan harga tembakau sangat murah.
“Kenapa saya dan Masyarakat selalu menagih harga tembakau, karena ini masuk janji dan program prioritas Bupati yang mau di mahalkan, dua Bupati saja selalu ditagih tentang harga tembakau ketika musim panen raya tembakau, apalagi Berbaur yang sudah jelas-jelas berjanji dan ada rekamannya (innal ‘ahda kana mas’ula) sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan,” ungkap dia.
Lebih lanjut Ali Masykur mengatakan, seharusnya dua pemimpin kota Gerbang salam, Badrut harus memiliki segudang prestasi yang membanggakan petani.
“Sekara sudah dua yahun memimpin dengan kebohongan, saya ingatkan sebagai wakil rakyat, waktu dua Tahun itu adalah waktu 40% anda memimpin. Ayolah jujur kepada rakyat, jangan hanya membeli penghargaan, biarlah rakyat yang Memberikan penghargaan kepadamu,” jelas dia
Selanjutnya sektor Mall Pelayanan Publik (MPP), pelayanannya hanya dijadikan icon, padahal faktanya tidak seperti yang rakyat harapkan.
Ia juga menuding, Bupati Pamekasan sekarang adalah Bupati terboros sepanjang Pamekasan punya Bupati, dan menjadi kabupaten.
“Buktinya, lebih dari 11 Miliar dipakek untuk Kabag Humas Protokol, hanya untuk buat banner dan Publikasi Bupati,” beber aktivis HMI ini.
Ia juga menyinggung, kasus terbaru Badrut Tamam yang membayar Rp 200 juta untuk tampil distasiun televisi swasta nasional.
“Pasca tampil di TV Rakyat langsung memberi penghargaan sebagai Bupati paling boros sepanjang Pamekasan mempunyai Bupati( Menjadi Kabupaten),” tukas Ali Masykur.(*)
