Bawaslu : Paslon Pelanggar Protkes Akan Ditangani Polisi

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan para pasangan calon Kepala Daerah agar mematuhi protokol kesehatan, karena Paslon yang membandel akan ditangani kepolisian.

“Setiap ada sebuah temuan pelanggaran (protokol kesehatan), kalau juga tidak dipatuhi oleh paslon maka Bawaslu akan mengirimkan kepada kepolisian,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam diskusi virtual Denpasar 12 ‘Pilkada: Ditunda atau Lanjut?’, Rabu, (23/09/20).

Fritz mengatakan pelanggaran protokol kesehatan memang hanya sebatas pelanggaran administrasi dalam regulasi pilkada. Namun, aturan lain menyebut pelanggar protokol kesehatan masuk kategori pelanggaran pidana.

Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Fritz menegaskan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh pihak, termasuk paslon dan simpatisan. “Itu akan diterapkan secara tegas oleh Bawaslu dan kepolisian,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan proses pengusutan akan berdampak negatif pada paslon. Perhatian mereka akan terbagi antara proses penanganan pelanggaran protokol kesehatan dengan penyelenggaraan kampanye.

“Oleh karena itu jangan sampai selama proses kampanye ini berlangsung ada paslon yang dipanggil oleh Bawaslu atau kepolisian untuk dibuat BAP (berita acara pemeriksaan) pelanggaran protokol kesehatan,” pungkasnya.