PDIP Minta Cakada Bawa Rakyat Indonesia Kejar Ketertinggalan Dari Bangsa Lain

Jakarta – Di hadapan 212 calon kepala daerah (Cakada) yang diusung di Pilkada Serentak 2020, yang 184 diantaranya adalah non-kader, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader partai akan memberikan dukungan total.

“Kami berikan dukungan total, dukungan dengan penuh kedisiplinan dukungan yang diambil melalui sebuah proses kajian yang panjang dan akhirnya Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan. Dan ketika keputusan diambil oleh Ketua umum maka siapapun yang namanya anggota dan kader partai wajib mendukung bapak ibu semuanya tanpa terkecuali,” kata Hasto Kristiyanto di Sekolah Cakada Gelombang III, secara virtual, Selasa (15/9/2020) malam

“Yang tidak mendukung bapak ibu semuanya yang telah dicalonkan oleh ibu ketua umum, akan kami berikan sanksi,” tambahnya.

Hasto mengatakan sekolah partai, termasuk untuk cakada yang berasal dari parpol lain, dimaksudkan untuk membekali hal fundamental menyangkut ideologi negara, politik, ekonomi, kebudayaan, hingga pembentukan karakter kepemimpinan.

Usai sekolah partai, PDIP berharap para cakada tersebut berjuang ke bawah untuk memenangkan hari rakyat. Dan para kader PDIP akan berada bersama mereka sebagai bagian dari energi perjuangannya.

“Bung Karno mengatakan tak ada perjuangan yang sia-sia. Terlebih untuk anda semua, senjata paling hebat menjadi pemimpin adalah menyatu dengan kekuatan rakyat. Itulah strategi utama kita,” tegas Hasto.

Hasto juga mengingatkan para cakada punya pemahaman yang sama terhadap pentingnya politik kebudayaan, pembumian Pancasila hanya bisa dilakukan dengan rasa cinta kepada tanah air. Tempuhlah jalan kebudayaan itu, sebab Nusantara begitu kaya dengan kebudayaannya yang luar biasa. Ia juga mengingatkan bagaimana setiap pemimpin punya tanggung jawab menjadi pemimpin negarawan.

“Indonesia lahir sebagai bangsa dengan kesadaran membangun tata dunia bsaru. Gemblenglah diri anda sebagai pemimpin negarawan. Lanjutkan perjuangan Bung Karno melalui kepeminpinan Indonesia di Asia Afrika dan Amerika Latin”, ujar Hasto.

Politisi asal Jogja itu kemudian menceritakan bagaimana Bung Karno membantu serta mendorong kemerdekaan Tunisia, Aljazair, dan Maroko, dengan menyewakan sebuah rumah perjuangan di Jalan Serang, Jakarta. Bung Karno juga yang membantu Pakistan untuk lepas dari penjajahan, dengan mengirimkan berbagai persenjataan dan kapal peranynya.

“Bung Karno menjalankan bagaimana Pancasila sebagai ideologi dunia. Jadi kalau ada yang berusaha menegatifkan Bung Karno, itu karena kekuatan neokolonialisme dan neoimperialisme yang hendak menjajah kita kembali,” kata Hasto.

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

“Kita harus bisa menjadi pemimpin, bagaimana agar rakyat Indonesia mampu mengejar ketertinggalan kita, sehingga menjemput tugas sejarah kita menjadi bangsa pemimpin diantara bangsa lainnya,” tukas Hasto.

Pada kesempatan itu, Hasto juga berdialog dengan para calon kepala daerah ketika sesi tanya jawab. Diantaranya adalah Cawabup Sumenep Dewi Khalifah dan Cawabup Tangerang Selatan Rahayu Saraswati.

Sama seperti para cakada yang memuji sekolah cakada PDIP, Rahayu secara khusus bertanya soal sikap terkait RUU Cipta Kerja yang banyak dipertanyakan kaum buruh.

Hasto menjawab bahwa ideologi Pancasila berbasis falsafah kemanusiaan bahwa kemerdekaan Indonesia harus membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan. Ada juga sila kelima Pancasila bahwa negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara.

“Buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh,” kata Hasto.

RUU Cipta Kerja hadir merespons situasi bahwa kita hidup dalam kompetisi dengan negara lain. Ada sebuah benchmark terhadap produktivitas serta upah buruh Indonesia.

“Namun legislasi ini jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, dimana pemegang kapital menindas buruh. Maka hak buruh terhadap penghasilan berdasar UMR yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, itu bagian dari kesepakatn bersama. Tapi dari garis ideologi, negara bertujuan membuat pekerjaan layak,” beber Hasto.

“Soal buruh asing, hanya yang selected berkaitan teknologi dan resiko tinggi, dimungkinkan ruang itu dibuka. Lalu bagi yang mendorong perubahan faktor eksternal. Namun yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pertanian, energi, keuangan, maka aspek kedaulatan di bidang ekonomi harus benar-benar diperhatikan”, ulas pria asal Yogyakarta itu.(*)