Kohati HMI Bangkalan Kritik Penanganan Kekerasan Seksual Pemkab

BANGKALAN – Korp Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Wati (Kohati HMI) Cabang Bangkalan melakukan audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Selasa (15/9/20).

Ketua Umum Kohati HMI Cabang Bangkalan Siti Ainatul Khusnah mengatakan, audiensi itu merupakan upaya Kohati HMI Cabang Bangkalan untuk turut serta dalam penanganan kekerasan seksual dan mereka merasa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kurang sigap dan tanggap dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di Bangkalan.

“Audensi itu sebagai bentuk upaya Kohati Cabang Bangkalan sebagai organisasi perempuan turut serta perjuangan penanganan kekerasan seksual di Bangkalan, karena dari kami merasa Pemkab Bangkalan ini tidak sigap dan tanggap dalam pencegahan, penanganan dan pelayanan kekerasan seksual,” ujar

Ainatul berharap agar sosialisasi edukasi seksual agar sosialisasi tidak hanya non formal, melainkan bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan.

“Kami merekomendasikan sosialisasi ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan, dari forum audensi tadi saya menyampaikan agar kiranya edukasi seksual ini masuk dalam kurikulum pendidikan di tingkat Sekolah Dasar dan di atasnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan mengatakan, di Bangkalan akan ada rumah aman atau safe house untuk para korban kekerasan seksual.

“Kita sekarang sudah punya Peraturan Daerah Bangkalan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebentar lagi Bupati menganggarkan rumah aman atau safe house , mudah-mudahan beberapa langkah Pemkab itu akan semakin menekan sampai tuntas kasus kekerasan seksual terhadap anak,” tutur Nur Hasan

Nur Hasan juga setuju dengan akan dimasukan nya sosialisasi edukasi seksual dalam kurikulum pendidikan agar menjadi muatan lokal.

“Tadi poin-poin rekomendasi dari Kohati HMI pertama bahwa pendidikan seksualitas ini ada edukasi seksual, mudah-mudahan nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan akan membuat surat edaran untuk menjadi muatan lokal, kemudian ada penambahan anggaran termasuk pendamping Kohati HMI siap untuk bermitra,” pungkasnya.

Hadir dalam audiensi itu antara laian Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A), dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort (Polres) Bangkalan.(*)