Gelar Muswil, GPK Jatim Didorong Lakukan Modernisasi Organisasi

SURABAYA– Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pertama di Swiss-belinn Tunjungan Surabaya, Sabtu (12/9/2020).

Muswil yang mengusung tema ‘Revitalisasi organisasi GPK menghadapi tantangan era kekinian’ dihadiri oleh pengurus Pengurus Cabang GPK di seluruh Jawa Timur.

Ketua Umum GPK, Andi Surya Wijaya Ghalib dalam sambutannya, meminta agar Pengurus Wilayah GPK Jawa Timur melakukan konsolidasi dan menata organisasi dengan baik. Sehingga Muswil pertama di Jatim ini menjadi motor penggerak organisasi.

“Hari ini organisasi Gerakan Pemuda Ka’bah sedang melakukan moderenisasi organisasi,” kata Andi.

Selanjutnya dia juga mendorong agar GPK Jatim memanfaatkan teknologi guna memperlancar proses konsolidasi organisasi kedepannya.

Selanjutnya, Ketua PW GPK Jawa Timur, Norman Zain Nahdi meminta agar sinergi GPK dan DPR baik tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

“Saya harap GPK dan DPR dapat berkejasama, ada dana Banpol, tolong manfaatkan itu,” ujarnya.

Selanjutnya, Norman Zain juga meminta agar dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepada daerah, kader GPK menghindari praktik money politik.

“Saya ingin pemilihan hari ini pun sampai beberap tahun ke depan kita biasakan tanpa money politik,” jelas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi berharap agar kebangkitan GPK dimulai dari Jawa Timur. Sebab kata dia dalam 10 tahun GPK vakum dan tidak ada konsolidasi organisasi.

“Perjalanan GPK 10 tahun tertidur,” kata pria yang akrab disapa Awiek ini.

Awiek menambahkan bahwa tantangan yang dihadapi GPK dan Partai PPP sangat kompleks. Ditambah lagi persoalan parliamentary threshold yang masih menjadi wacana hangat dalam menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang.

“Tantangan kita, saya atas nama DPP PPP kedepan, paling tidak menghadapi pemilu 2024 itu jangan dianggap remeh,” kata Awiek.

Dengan demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR meminta dukungan agar PT yang dinilai tidak menguntungkan PPP tidak terjadi.(*)