PPP: UU Ciptaker Tak Bisa Ikut Mengatur Pesantren

JAKARTA – Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi menyebut bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak bisa mengatur pesantren, karena pesantren mempunyai undang-undang sendiri yaitu  UU 18/ 2019 tentang Pesantren. Dan dalam RUU Ciptaker itu sendiri tidak disinggung adanya perubahan untuk UU 18/2019.

“Bahwa UU 18/ 2019 tentang Pesantren berlaku Azas Lex Spesialis yang sampai saat ini tidak masuk dalam UU yang direvisi oleh RUU Ciptakerja. F-PPP berkomitmen untuk terus mengawal UU Pesantren tetap berlaku dalam menjaga kelestarian dan kekhasan pesantren yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat,” kata Baidowi yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Sabtu (29/8/2020).

Pemberlakuan Lex spesialis UU Pesantren dan tidak dimasukkannya dalam RUU Ciptaker kerja karena eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan dan dakwah bukan ladang komersil. F-PPP berkomitmen untuk tetap menjaga keberadaan pesantren dan tidak masuk dalam RUU Ciptaker

PPP menurut Baidowi juga memastikan akan mendukung kemudahan operasional lembaga pendidikan, khususnya pesantren dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencerdaskan umat dan meningkatkan akhlakhul karimah umat. “Sehingga berbagai upaya termasuk jika ada undang-undang atau peraturan lainnya yang berpotensi menghambat peran pesantren akan segera ditinjau ulang,” tambahnya.

Berita Terkait:  Proses Naturalisasi 3 Pemain Tersendat, Menpora Turun Tangan

Terkait bidang pendidikan, RUU Ciptaker merevisi atau merubah beberapa ketentuan dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU 23/2014 tentang perubahan UU 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU 12/2012. Terkait perubahan dan RUU Ciptaker di bidang pendidikan ini, Fraksi PPP demi kehati-hatian akan mengusulkan untuk dikembalikan pada UU yang saat ini masih berlaku.

“Meskipun terkait pengaturan pendidikan asing memang perlu ada kajian mendalam dan penuh kehati-hatian. Apalagi memasukkan aspek pidana dalam dunia pendidikan sebagaimana diatur dalam Rancangan draft pasal 53 Jo pasal 62 Jo pasal 65 dan Jo Pasal 71 dalam RUU Ciptakerja bidang Pendidikan,” jelas Baidowi.

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles