PAMEKASAN – Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura bersama sejumlah tokoh ulama melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Pamekasan guna membahas pemekaran Pamekasan sebagai salah satu syarat Madura menjadi Provinsi.
Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, H. Ahmad Zaini mengatakan upaya pembentukan Madura jadi Provinsi sudah lama dirancang, namun syarat guna menjadi Madura sebagai Provinsi dan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih terkendala persyaratan utama yakni minimal ada 5 lima kabupaten atau kota.
“Masih belum cukup dengan jumlah 4 kabupaten yang ada di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep,” ungkap dia disela-sela pertemuan dengan Ketua DPRD Pamekasan, Kamis (27/8/2020).
Zaini mengklaim proses pemekaran Kabupaten Pamekasan sudah mencapai 99,9 persen.
“Dan insya’allah proses pemekaran di Pamekasan akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang,” ucapnya
Selain itu, Zaini juga mengatakan empat Bupati di Madura sudah memberi dukungan dalam pembentukan Madura Provinsi tersebut.
“Empat Bupati di Madura sudah memberi kuasa kepada kami, semua ketua DPRD di Madura sudah memberi kuasa kepada kami, Aliansi Ulama Madura sudah memberi kuasa kepada kami dan Basra juga memberi kuasa kepada kami, jadi semua tokoh semuanya setuju untuk Madura menjadi Provinsi,” tambah Zaini.
Sementara, Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman sangat mengamini apa yang menjadi iktikad baik Panitia Nasional pembentukan Madura jadi Provinsi.
“Sebenarnya ini yang dicita-citakan kami mulai kemarin, bahwa Perda nomor 6 tahun 2003 harus betul-betul direalisasikan dan diantaranya pemekaran kecamatan, pemekaran desa dan kelurahan sebelum kemudian proses pemekaran kabupaten,” paparnya.(*)
