PAMEKASAN – Praktisi hukum asal Pamekasan Abdul Kholis, menyoroti mobil Siaga Tanggap Peduli (Sigap) di Kabupaten Pamekasan, Madura yang saat ini menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat Pamekasan.
Menurut Kholis, engadaan mobil sigap untuk 178 desa di Pamekasan memunculkan interpelasi kepada Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
Ia juga menuding, Bandut Tamam dalam proses pembelanjaan dan penganggaran program ini sudah menyalahi aturan.
“Mobil Sigap yang sudah disebar di 178 desa di Kabupaten Pemekasan juga sangat tidak layak dijadikan mobil ambulan,” kata Kholis kepada Kanalberita.co, Pamekasan, Kamis (14/8/2020).
“Ada indikasi bahwa kalau dilihat dari type itu type paling rendah, kemudian ada indikasi bahwa mobil itu adalah mobil yang memang tidak layak untuk dijadikan mobil ambulan,” sambung dia.
Dengan demikian, Kholis mendukung langkah DPRD Pamekasan yang tengah menggunakan hak angketnya untuk membongkor ada penyelewangan kekuasaan.
“Jika anggota DPRD ini tidak “masuk angin” dan materi yang dibawa itu lengkap, bagus dan benar-benar mau mempelajari. Saya yakin ini (Mobil Sigap) naik angket,” tandas dia.(*)
