Gugatan Tidak Diterima, Mahkamah Partai Perintahkan DPP Tuntaskan Kemelut DPC PPP Pamekasan

JAKARTA – Sengkarut kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Majelis Mahkamah Partai DPP PPP telah memutus perkara nomor 04/MP-DPP-PPP-2018 tersebut pada tanggal 07 Juli 2020.

Dalam salinan putusan sebagaimana dilansir panitera Mahkamah Partai DPP PPP, Hammam Asy’ari disebutkan bahwa DPC PPP Kabupaten Pamekasan masa bhakti 2016-2021 dalam keadaan status quo. Mahkamah partai juga memerintahkan DPP PPP segera mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pamekasan masa bhakti 2016-2021.

Perkara ini bermula dari gugatan empat kader PPP Kabupaten Pamekasan, Akhmad Hambali, Karimullah, Abdul Hadi dan Ulul Arham yang pada pokoknya menggugat SK DPW Jatim Nomor 317/SK/DPW/C/VI/2017 tentang Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pamekasan. Dalam perjalanannya, Mahkamah Partai menerbitkan putusan sela dan surat perintah menunda penyelesaian gugatan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 selesai. Dalam suratnya Mahkamah menyatakan bahwa SK Nomor 317/DK/DPW/C/VI/2017 yang diperbaharui dengan SK 317-A/SK/DPW/C/I/2018 masih berlaku hingga terbitnya putusan Mahkamah tentang Pokok Perkara.

Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menyebutkan bahwa para pemohon yang sangat berkepentingan terhadap perkara aquo tidak bersungguh- sungguh dan tidak serius menuntaskan perkara aquo. Atas pertimbangan tersebut, maka mahkamah memerintahkan DPP untuk mengambil langkah kebijakan dalam penyelesaian kemelut DPC PPP Kabupaten Pamekasan masa bakti 2016-2021. Berikut bunyi putusan Mahkamah Partai DPP PPP:

1. Menyatakan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Pamekasan masa bakti 2016-2021 dalam keadaan status quo.

2. Memerintahkan DPP Partai Persatuan Pembangunan segera mengambil langkah kebijakan untuk penyelesaian kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kab. Pamekasan masa bakti 2016-2021.

3. Biaya perkara nihil.

Dihubungi terpisah, Wakil Sekjen DPP PPP Bidang OKK Achmad Baidowi mengaku sudah menerima surat dari Mahkamah Partai yang berisi salinan putusan perkara Nomor: 04/MP-DPP-PPP-2018. Hanya saja pihaknya sampai saat ini belum menindaklanjuti putusan tersebut karena belum dibahas di rapat harian. Saat ini, konsentrasi DPP masih terfokus pada persiapan pendaftaran pilkada.

“Setelah rapat baru akan ditindaklanjuti agar persoalan ini segera tuntas,” terang dia.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini menambahkan,  pihaknya menyiapkan beberapa opsi penyelesaian masalah Pamekasan untuk dibahas dalam rapat harian. Tentu, nanti opsi yang paling terbaik yang akan diambil sebagai pelaksanaan putusan.

“Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah tuntas,” pungkasnya