JAKARTA – Pemilihan kepala daerah bukan sekedar kontestasi politik atau pesta demokrasi, tapi ajang yang tidak terpisahkan dengan bidang lainnya. Maka, ketika pemilihan digelar di tengah pandemi, ini juga tidak terpisahkan dengan pandemi itu sendiri. Bahkan Pilkada serentak, bisa jadi peluang untuk memobilisasi masyarakat, agar mereka jadi agen perlawanan terhadap Covid-19.
” Misalnya ada survei yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memilih tidak melanjutkan Pilkada di 2020 ini, ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa pemilihan kepala daerah adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, dia adalah bagian dari kehidupan kenegaraan bahkan bagian dari sistem sosial kebudayaan negara kita,”kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar saat jadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Kompas Gramedia Group tentang Pilkada yang dihadiri juga oleh Menkominfo, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DKPP dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu di Jakarta, Selasa (5/8/2020).
Pilkada Tahun 2020, kata Bahtiar, memang berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi. Maka, pemilihan akan dilakukan dengan protokol kesehatan. Negara lain, seperti Korea Selatan, tetap melangsungkan pemilihan di tengah pandemi. Dengan penerapan protokol kesehatan, pesta demokrasi di Korea bisa dikatakan sukses. Jadi kuncinya pada protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer serta selalu pakai masker.
” Pilkada kali ini berbeda memang dari masa-masa sebelumnya karena kita dalam kondisi darurat dalam kondisi pandemi. Semua negara mengalami, karena kesetiaan kita pada demokrasi maka ini harus kita lanjutkan. Pertanyannya lanjutanya adalah hari ini kita sudah memiliki pemhaman yang cukup siapa itu Covid-19. Covid-19 ini ternyata bisa diatasai paling tidak dengan empat hal, jaga jarak, cuci tangan dengan air sabun dan alat bahan-bahan lainnya, kemudian selalu pakai masker, kemudian mencegah kerumunan sosial,” kata dia.
Artinya, yang jadi potensi kluster penularan virus, kata Bahtiar, adalah ketika ada kerumunan. Dan, kerumunan itu tidak hanya terjadi dalam sebuah kontestasi politik saja seperti Pilkada, tapi juga kegiatan lain misal olahraga atau kegiatan keagamaan. Kuncinya, mencegah kerumunan itu.
” Dalam pengalaman kita dalam Pilkada yang sebelumnya itu memang ada beberapa aktivitas yang memang dilakukan dalam kerumunan misalnya pada saat pendaftaran pasangan calon. Nah karena rumusnya kita sudah tahu cara mencegah penularan, maka kita hormat dan respek kepada teman-teman KPU, Bawaslu, DKPP yang telah membuat aturan Adaptasi Kebiasaan Baru atau membangun sistem baru untuk mencegah seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ini tidak menjadi sarana yang terjadinya penularan itu. Sejumlah protokol-protokol kesehatan sudah dilakukan,” katanya.
Oleh karenanya, kata dia, tidak boleh memandang Pilkada ini semata hanya proses politik. Tapi ini terkait juga dengan sistem ekonomi, sosial dan lainnya. Karena itu sekarang yang sangat penting adalah bagaimana menjadikan proses pilkada menjadi peluang positif melawan dan menanggulangi pandemi dan dampaknya.
” Kemarin kami bersama pak menteri mengajukan permohonan dan masukan kepada teman-teman KPU misalnya bagaimana supaya pada saat kampanye, rapat akbar tidak usah lebih dari 50 orang dan dengan protokol kesehatan. Rapat itu memang harus kita batasi. Juga kita tema besar, menjadikan Pilkada ini justru momentum, untuk diubah menjadi peluang, untuk bagaimana Pilkada itu diubah bukan menjadi media penularan tapi justru menjadi gelombang untuk mobilisasi masyarakat agar menjadi agen perlawanan Covid-19,” katanya.
Petugas pemilihan KPU misalnya yang jumlahnya mencapai 3 juta orang lebih itu, menurut Bahtiar, akan menjadi agen perlawanan dalam melawan Covid-19. Mereka tidak hanya mensosialisaikan tahapan Pilkada, tapi sekaligus juga mensosialisasikan protokol kesehatan.
” Nah ini sangat membantu pekerjaan kawan-kawan gugus tugas, aparat pemerintah dan kita bagaimana masyarakat patuh pada protokol-protokol kesehatan. Kemudian tema-tema kampanye kita dorong soal peran kepala daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Nah kita dorong masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang memiliki visi misi program dan gagasan bagaimana menyelamatkan, membantu warga di tengah pandemi Covid-19. Oleh karenanya ini kita jadikan peluang bagi masyarakat khussnya di 270 daerah untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki komitmen, gagasan, program yang konkret bahkan aktivitas perbuatan-perbuatan yang konkret kepada masyarakatnya, bagaimana membimbing masyarakatnya tetap berlaku produktif tapi aman Covid-19,” kata Bahtiar.(*)
