JAKARTA – Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas mengenai penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi kembali menegur jajaran kementerian dan lembaga negara karena belum bekerja seperti di dalam zona krisis, melainkan masih terjebak dalam pekerjaan rutin harian.
Presiden juga menyebutkan kinerja kementerian dan lembaga terlihat dari masih rendahnya realisasi anggaran.
“Hati-hati ini, yang belum ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya saja gede sekali 40 persen, DIPA-nya belum ada. DIPA saja belum ada bagaimana mau realisasi? Artinya apa ? di kementerian, di lembaga aura krisisnya betul-betul belum, ya belum. Masih sekali lagi terjebak pada pekerjaan harian. Tidak tahu prioritas yang harus dikerjakan,” ujar Presiden, Senin (3/8/2020).
Untuk anggaran penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),, Presiden juga menyebutkan realisasi belanjanya masih rendah yakni 20 persen atau Rp141 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun.
Penyerapan anggaran COVID-19 yang paling besar bersumber dari belanja untuk program perlindungan sosial sebesar 38 persen, serta program stimulus kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 25 persen.
“Sekali lagi dari Rp695 triliun stimulus untuk penanganan COVID-19, baru 20 persen yang terealisasi, Rp141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen masih kecil sekali,” ujar dia.
Kepala Negara meminta jajarannya untuk menerapkan terobosan kebijakan untuk mempercepat realisasi anggaran, sehingga kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Manajemen krisis kelihatan, lincah, cepat, trouble shooting, smart short cut, dan hasilnya betul-betul efektif, kita butuh kecepatan,” tandas Presiden Jokowi.(*)
