Guru Besar Hukum UGM: Pembatalan SK Presiden Atas Pemberhentian Evi Novida Otomatis Membatalkan Putusan DKPP

Mantan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik (Foto. Istimewa)

JAKARTA – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Eddy O.S Hiariej menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 82 Tahun 2020 yang membatalkan SK Presiden Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 yang memberhentikan Evi Novida Ginting dari Anggota KPU RI secara otomatis membatalkan juga putusan DKPP Nomor 317 Tahun 2020. Putusan DKPP tersebut seperti diketahui menjatuhi sanksi pemberhentian tetap Anggota KPU RI Evi Novida Ginting.

“Sebenarnya secara formil yang diuji adalah Keputusan Presiden, namun pada hakikatnya in casu a quo secara materiil yang diuji adalah Putusan DKPP yang memberhentikan Evi (Novida Ginting) sebagai Anggota KPU. Ketika saat ini hakikat dari Keputusan Presiden yang pada intinya adalah hasil DKPP dibatalkan oleh PTUN, maka Presiden dapat saja mencabut SK Pemberhentian Evi dan mengangkatnya kembali sebagai Anggota KPU,” ujar Prof. Eddy melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7/2020).

Prof. Eddy menjelaskan, PTUN memiliki prinsip Res Judicata Proveritate Habetur yang berarti bahwa Putusan Pengadilan selalu dianggap benar dan harus dihormati. PTUN Jakarta telah mengabulkan untuk seluruhnya semua gugatan atas nama Evi Novida Ginting yang membatalkan Keputusan Presiden terkait Pemberhentiannya sebagai Anggota KPU.

Evi Novida selaku penggugat memang menggugat SK Presiden atas pemberhentian dirinya di PTUN Jakarta. Putusan DKPP menurut Prof. Eddy memang bersifat final and binding, oleh karenanya Presiden sebagai Administrator tertinggi negara harus mengeluarkan SK Pemberhentian. Jika tidak, Presiden dianggap melanggar undang-undang.


“Hal ini sesuai dengan asas contra actus bahwa siapa yang menerbitkan suatu surat keputusan maka mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkan keputusan tersebut. Ke depan harus menjadi perhatian dalam Revisi UU Pemilu yang memberi kewenangan DKPP untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final and binding,” ujar Prof. Eddy.

Prof. Eddy juga mengingatkan publik bahwa in casu a quo Putusan DKPP untuk Evi Novida Ginting sudah dilakukan eksaminasi oleh KPU yang mana Majelis Eksaminasi antara lain terdiri dari Prof. Topo Santoso, Bivitri Susanti, Prof. Eddy O.S Hiariej dan Titi Anggraini dari Perludem.. Kesimpulan dari Majelis Eksaminasi, Putusan DKPP Nomor 317/2020 tidak hanya penyalahgunaan kewenangan karena mempersoalkan penafsiran KPU terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi namun lebih dari itu Putusan DKPP tersebut berada dalam kesesatan karena melanggar asas-asas fundamental dalam hukum pembuktian maupun beracara.

“Oleh karena menurut hukum Putusan DKPP bersifat final and binding, Presiden mau tidak mau, suka tidak suka harus mengeluarkan SK Pemberhentian. Dapatlah dikatakan atas nama hukum, Presiden “Terpaksa” mengeluarkan SK Pemberhentian,” terangnya.

“Saat ini SK tersebut telah dibatalkan oleh PTUN yang secara prinsip sebenarnya membatalkan Putusan DKPP sehingga berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur sebagaimana yang dikatakan di atas, Presiden dapat membatalkan SK Pemberhentian Evi dan mengangkatnya kembali sebagai Anggota KPU,” tutup Prof. Eddy.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here