PPP Dorong Percepatan Pembahasan Revisi UU Pemilu

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mendorong agar proses revisi Undang-undang Pemilu cepet selesai.

“RUU pemilu ini harus lebih cepat, jangan sampai seperti pemilu sebelumnya,” kata Baidowi dalam bedah buku karyanya Pemilu Serentak 2019: Catatan pengalaman di Indonesia di Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Pasalnya menurut dia, revisi undang-undang pemilu yang akhirnya menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 akan berdampak pada proses Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang.

Ia juga menilai bahwa keterlambatan pengesahan RUU ini menyebabkan persiapan-persiapan teknis di lapangan mengalami banyak kendala.

“Persoaln DPT, selalu terjadi pada pemilu kapanpun. anehnya selalu berulang. mungkin ini persoalan pendataan. data di kependudukan beda dengan data di KPU,” jelas dia.

Dengan demikian, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mendorong agar persoalan keterlambatan revisi undang-undang pemilu tidak terulang lagi, sehingga Pemilihan umum 2024 tidak harus mengalami kendala yang sama seperti yang dirasakan pada 2019.

“Belum lagi konten RUU-nya (pada 2017 lalu) yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (hal itu mengakibatkan keterlambatan dan menjadi kendala bagi KPU dalam menyiapkan pemilu) dan itu harus menjadi catatan kita bersama dalam penyusunan RUU,” tandas dia.(*)

Related Articles

Tinggalkan Komentar

Stay Connected

0FansSuka
24PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest Articles